Luhut: Perlinsos Digital Mulai Oktober, Bansos Langsung ke Rekening Penerima

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada Oktober-November 2026.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan untuk memimpin komite yang menangani percepatan digitalisasi bantuan perlindungan sosial.

Menurut Luhut, Prabowo menginginkan sistem tersebut segera diterapkan. Pemerintah menargetkan tahap roll out dimulai pada pekan ketiga Oktober 2026.

"Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).

Salah satu hal yang masih menjadi perhatian pemerintah ialah memastikan akurasi data penerima bantuan. Luhut menyebut pengelompokan masyarakat berdasarkan desil menjadi salah satu tantangan dalam persiapan sistem tersebut.

Pemerintah terus berupaya meminimalkan persoalan teknis sebelum sistem tersebut diluncurkan oleh Presiden Prabowo.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," papar Luhut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini menjelaskan digitalisasi perlinsos akan mengubah mekanisme penyaluran bantuan pemerintah.

Nantinya, bantuan akan diberikan langsung kepada masyarakat melalui rekening penerima, bukan lagi dalam bentuk subsidi terhadap produk tertentu.

"Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat," ucap Luhut.

Untuk mendukung mekanisme tersebut, pemerintah menyiapkan pembukaan rekening bank secara gratis.

Menurut Luhut, sasaran awalnya mencakup kelompok masyarakat termiskin di Indonesia yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 juta orang.

"Maka dengan begitu membawa keadilan, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," kata dia.

Luhut mengatakan angka 50 juta penerima tersebut masih dapat bertambah seiring penerapan mekanisme baru tersebut.

"Kita bisa lihat lah. Jadi, artinya bisa aja angka itu nanti berapa juta-juta, tapi presiden sudah mengatakan ya enggak apa-apa, kita mulai dengan real number," jelas Luhut.