Luhut: Dulu Ditertawakan karena Larangan Ekspor Nikel, Sekarang Banyak yang Mau Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang masa-masa awal penerapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang sempat menuai banyak kritik. Menurut dia, saat itu pemerintah tidak hanya mendapat cibiran, tetapi juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak hingga digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO. Dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," ujar Luhut.

Namun, menurut Luhut, kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah kini mulai menunjukkan hasil. Ia menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berhasil membuktikan bahwa Indonesia mampu mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri.

"Ada yang menertawakan. Namun sekarang, saya kira Pak Bahlil tegak berdiri mengatakan kami bisa. Sebagian yang dulu mau menertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," kata Luhut.

Meski demikian, Luhut enggan mengungkap siapa pihak yang dimaksud pernah meragukan kebijakan tersebut. Ia menegaskan hasil hilirisasi kini dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi.

"Hasilnya kita bisa lihat dengan angka, bukan retorika. Ekspor produk nikel melonjak berlipat ganda. Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit dan menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menceritakan proses lahirnya kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang menjadi salah satu pembahasan dalam buku pertamanya berjudul Hilirisasi Sumber Daya Alam sebagai Transformasi Mandat Konstitusi.

Bahlil mengatakan buku tersebut ditulis saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Investasi.

Menurutnya, kebijakan penghentian ekspor bijih nikel berawal dari arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, ia mengaku sempat berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara saat itu Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengenai dasar hukum kebijakan tersebut.

"Saya diperintahkan. Kemudian saya datang ke guru, mentor birokrasi saya, yaitu Pak Pratikno sama Pak Pram (Pramono Anung). Saya tanya kepada mereka, apakah ada aturan yang memungkinkan untuk saya melarang ekspor nikel ini," cerita Bahlil.

Setelah itu, ia mengumpulkan para pelaku usaha di sektor nikel dan memutuskan penghentian ekspor bijih nikel mulai 1 November.

"Kemudian saya memanggil seluruh pengusaha nikel, industri, penambang, dan eksportir. Kita rapat dan kita putuskan mulai tanggal 1 November tidak boleh lagi ada ekspor ore nikel," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan keputusan tersebut sempat memicu gelombang penolakan. Ia mengaku harus menghadapi aksi demonstrasi selama sekitar satu setengah bulan setelah kebijakan diberlakukan.

Meski demikian, ia memilih menemui langsung para demonstran dan tetap melanjutkan kebijakan yang telah diputuskan bersama.

"Ini paling tidak enak sekali, satu setengah bulan saya didemo. Tapi karena kita dulu yang menentukan demo, saya pikir mungkin ini bagian daripada olahan mereka. Itulah kemudian saya membuat buku," tutur Bahlil.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia yang kini mulai menunjukkan hasil melalui meningkatnya nilai tambah komoditas dan investasi di sektor pengolahan mineral.