Luhut: 77,6% Bansos di Banyuwangi Tak Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pertama di Banyuwangi, Jawa Timur tidak tepat sasaran.

"Uji coba pertama di Banyuwangi, kita tahu 77,6% itu bansos itu off target, tidak tepat sasaran," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, dikutip Jumat, (11/9/2026).

Menurut dia, uji coba ini juga menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki data penerima bansos.

Oleh karena itu, menurut Luhut, terus dilakukan perbaikan agar ketika nanti disalurkan secara nasional ke masyarakat bisa tepat sasaran. Meski begitu, dia mengakui apabila data penerima bansos itu sifatnya dinamis, sehingga nantinya bisa berubah.

"Sekarang kita perbaiki. Kita berharap nanti, mungkin kurang dari 10 persen dan mungkin sampai dekat ke 100 persen (perbaikan data penerima bansos) itu tidak mungkin, karena dinamis sekali," ucap dia.

Luhut menjelaskan, hasil uji coba digitalisasi perlinsos di Banyuwangi juga menjadi salah satu dasar pemerintah untuk memperbaiki sistem dan data penerima bansos sebelum diterapkan lebih luas.

Dia mengatakan, setelah uji coba di Banyuwangi, pemerintah berencana memperluas sistem tersebut. Pemerintah juga menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu memperbaiki dan memperbarui data penerima bansos.

"Kita sudah ada piloting di satu kabupaten, di Banyuwangi dan itu modal utama. Sekarang kita piloting sudah 215 kabupaten," kata Luhut.

Luhut pun mengajak seluruh masyarakan untuk bisa menjadi agen Perlinsos.

"Dan kami ajak juga teman-teman Polri dan TNI dan juga yang lain. Siapa saja kita ajak untuk menjadi Agen Perlinsos. Karena Agen Perlinsos ini, itu sangat mudah," terang dia.

Dia mengatakan, adanya Agen Perlinsos di tengah-tengah masyarakat bisa mempermudah untuk pengambilan bansos berbasis digital kelak.

"Ada dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, program Dukcapil, program yang sangat mudah, sehingga itu akan membantu mempercepat proses membawa keadilan ke tengah-tengah lapangan," kata Luhut.

"Saya mau mendaftar, kamu bisa ambil face recognition. Saya qualified atau tidak untuk terima. Dan sekaligus tadi daftar nama saya itu akan masuk di Dukcapil di Kementerian Sosial," sambung dia.

Termasuk juga, kata dia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menjadi Agen Perlinsos.

"Jadi kita menunjukkan kekompakan kita dengan program ini. Jadi semua bisa jadi Agen Perlinsos, cek, benar enggak atau tidak benar dan sekaligus dia mendaftar, termasuk nanti UMKM," ucap Luhut.

"UMKM juga kalau mendaftar, pemerintah akan juga memberikan nanti apa, insentif-insentif apa yang sedang dirancang sekarang ini. Jadi siapapun bisa menjadi agen dan mendaftar," jelas Luhut.

Sebelumnya, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis Artificial Intelligence (AI) kecerdasan buatan. Sistem tersebut ditargetkan bakal diluncurkan secara nasional pada Oktober-November 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepadanya untuk memimpin komite yang menangani percepatan digitalisasi bantuan perlinsos.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo menginginkan sistem baru tersebut dapat segera diterapkan. Pemerintah pun menargetkan peluncuran perdana pada pekan ketiga Oktober 2026.

"Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).

Dia mengaku, salah satu yang masih menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan akurasi data penerima. Luhut menyebut, pengelompokan masyarakat berdasarkan desil menjadi tantangan tersendiri dalam proses persiapan sistem.

Dia pun berharap persoalan teknis tersebut dapat diminimalkan sebelum sistem diluncurkan oleh Presiden Prabowo.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," papar Luhut.