KKP Sita Udang Impor Ilegal di Jatim, Kerugian Negara Rp 405,8 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 1.048 ton udang impor yang diduga melanggar aturan lantaran beredar di pasar lokal Jawa Timur. Padahal, udang-udang tersebut dimasukkan melalui Kawasan Berikat dan seharusnya diolah untuk diekspor kembali.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, langkah pengawasan ketat ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 405,8 miliar.

"Kami tidak akan membiarkan udang impor yang seharusnya untuk kebutuhan ekspor justru masuk ke pasar lokal. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan," tegas Trenggono dalam keterangan resminya, Selasa (22/9/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengungkapkan udang impor tersebut berasal dari Kanada, Argentina, dan Ekuador.

Pung merinci, pihaknya menyegel 19,16 ton udang pink asal Kanada di Probolinggo dan Pasuruan. Selain itu, petugas juga mengamankan 885,3 ton udang merah asal Argentina serta 144 ton udang vaname asal Ekuador agar tidak makin meluas didistribusikan ke pasar dalam negeri.

Penindakan dilakukan berawal dari adanya keluhan masyarakat. Pengawasan ini juga ditujukan demi melindungi pasar serta pembudidaya udang dalam negeri.

"Pengawasan ini penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan memastikan hasil budidaya udang nasional dapat terserap dengan baik," ujar sosok yang akrab disapa Ipunk ini.

Ipunk menegaskan, apabila terbukti ada pelanggaran administratif, pihaknya akan memproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun jika memenuhi unsur pidana, kasus ini akan berlanjut ke proses hukum pidana.

"Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran komoditas perikanan impor. Setiap pelanggaran akan kami tindak sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku," tegas Ipunk.

Dalam penanganan kasus ini, Ditjen PSDKP menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk koordinasi dan pendalaman. Apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan perpajakan, DJP akan menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, KKP juga sempat menggagalkan penyelundupan 1,2 ton ikan napoleon hidup tanpa izin resmi di perairan Sulawesi. Seluruh muatan ilegal tersebut rencananya hendak dikirim ke Hong Kong.

Penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 pada 29 Mei 2026 lalu terhadap kapal MV Silver Island.

"Kapal ini mengangkut ikan hidup, berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan jelas, terdapat napoleon dalam jumlah besar, tidak ada izinnya, dan kuotanya pun tidak ada," ungkap Pung Nugroho, Kamis (4/6/2026).

Pelaku diduga berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan ikan napoleon di palka rahasia di balik gudang spare part mesin kapal yang sulit dijangkau petugas pemeriksa.

Lewat penindakan kapal asing tersebut, KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 16 miliar, baik dari hitungan nilai muatan maupun potensi pendapatan negara dari sektor pajak dan nonpajak.