Bahlil Mau Pangkas Regulasi Pengadaan PLTS 100 GW

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemangkasan regulasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Mitra yang dinilai kompeten bisa langsung ditunjuk tanpa proses tender.

Bahlil mengatakan, pemerintah sudah memulai program 100 GW yang akan dikejar dalam waktu tiga tahun. Dia meminta PT PLN (Persero) menyiapkan pelaksanaan proyeknya, termasuk memulai proses tendernya.

"Tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama dan dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt, proses tendernya harus mulai berjalan," ucap Bahlil dalam Electricity Connect 2026, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Dia kemudian merencanakan untuk mempermudah pemilihan mitra. Salah satu pertimbangannya yakni kompetensi dari mitra yang dipilih. Jika mumpuni, proses tendernya bis dipermudah bahkan ditunjuk langsung.

"Sekarang saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama," ujar dia.

Dia mengatakan penunjukkan langsung bisa dilakukan jika penawarannya bisa saling menguntungkan. "Kita pangkas birokrasinya, kalau memang ekonomis kita tunjuk dia saja, tidak usah terlalu lama-lama, terlalu mutar-mutar, terlalu banyak, yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win. Itu win-win itu yang paling penting," bebernya.

Prioritas Produk Lokal

Bahlil menekankan untuk memprioritaskan produk lokal pada pengembangan PLTS 100 GW tersebut.

"Kita akan memprioritaskan Bahan-bahan Produksi Dari dalam negeri. Sudah barang tentu kalau dalam negerinya tidak cukup kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor," katanya.

Bahlil tak ingin nantinya proyek yang digarap untuk ketahanan energi nasional malah bergantung pada produk dari impor. "Tapi betul-betul selektif, kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk yang dari luar kemudian mematikan produk dalam negeri," tandasnya.

Sebelumnya, Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) raksasa berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia diperkirakan bakal menelan dana investasi fantastis mencapai sekitar Rp 1.130 triliun.

Angka kebutuhan modal tersebut diungkap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai cerminan perlunya ekosistem pembiayaan yang solid untuk menopang percepatan transisi energi terbarukan dan ekonomi hijau nasional.

"Baru-baru ini kita melihat Bapak Presiden melakukan groundbreaking untuk pendirian 100 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga surya yang diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 1.130 triliun," ujar Managing Director of Global Relations and Governance Danantara, Pahala N. Mansury dikutip dari Antara, Rabu (26/8).

Pahala menegaskan, seiring dengan target percepatan transisi energi di Indonesia, kebutuhan modal di sektor energi hijau dipastikan akan terus melambung. Untuk itu, Danantara siap mengambil peran strategis sebagai salah satu motor penggerak investasi sekaligus pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan tersebut.

Tak cuma fokus membangun pembangkit listriknya, Danantara juga mendorong percepatan infrastruktur jaringan listrik (grid) dan transmisi khusus yang mampu menampung arus energi terbarukan.

"Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangkit listrik bertenaga hijau, tetapi juga membutuhkan grid ataupun transmisi yang betul-betul bisa mengakomodir atau bisa mentransmisikan energi berbasis hijau," terangnya.

Pembangunan jaringan listrik modern ini dinilai sangat vital mengingat sifat energi terbarukan yang intermiten (tidak selalu stabil). Kehadiran infrastruktur pendukung yang mumpuni akan memastikan penyaluran dan pengintegrasian energi berjalan optimal.

Guna melengkapi rantai pasok tersebut, Danantara turut menggalakkan pembentukan ekosistem industri pendukung, mulai dari manufaktur cabling, inverter, hingga solar PV.