Polri Ungkap Celah Korupsi MBG: Pengadaan, Operasional hingga SPPG

Liputan6.com, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap sejumlah titik rawan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerawanan tersebut meliputi pengadaan bahan makanan, pengelolaan operasional, hingga administrasi Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol. Hardi Dinata, mengatakan pihaknya memetakan potensi korupsi dalam program MBG melalui metode Corruption Risk Assessment (CRA).

Penilaian tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi empat aspek utama, yakni kepatuhan, pelaksanaan, administrasi, serta potensi korupsi.

"Kemudian dari 4 aspek ini yang kita lihat dari suatu objek, dari hasil inilah kita membuat rekomendasi terhadap kementerian/lembaga ataupun organisasi yang akan kita lakukan rekomendasi. Terkait dengan proses Makan Bergizi Gratis," kata dia kepada awak media, Rabu (9/9/2026).

Hardi mengatakan MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya perlu diawasi untuk mencegah kebocoran anggaran.

Menurutnya, aspek operasional menjadi salah satu titik paling rawan. Hal itu berkaitan dengan kewenangan SPPG yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola operasional dan keuangan.

"Ini memang kalau kita lihat dari analisanya, ini semuanya ada di tataran operasional. Karena memang, BGN sebagai lembaga negara yang memberikan otorisasi kepada masing-masing SPPG untuk mengelola keuangan dan mengelola operasional, ini harus ditindaklanjuti secara bertanggung jawab oleh masing-masing SPPG," tuturnya.

Selain operasional, Hardi menyoroti potensi monopoli dalam pengadaan bahan pokok makanan. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) 401, setiap SPPG diwajibkan melakukan survei pasar untuk memperoleh bahan makanan dengan kualitas dan harga terbaik.

Ia mengingatkan, survei pasar yang hanya melibatkan satu vendor dapat membuat persaingan harga menjadi tidak sehat.

"Jadi survei pasar ini tujuannya adalah untuk menemukan barang yang bagus tapi murah. Itulah fungsinya adanya survei pasar," katanya.

Hardi juga menilai kualitas bahan makanan perlu menjadi perhatian. Proses pengolahan, pendistribusian, hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat membutuhkan waktu sehingga bahan yang digunakan harus tetap memenuhi standar.

"Nah, ini yang menjadi salah satu sebenarnya titik krusial yang mungkin selama ini kurang dilihat," ungkapnya.

Dari sisi administrasi, Hardi mengatakan setiap SPPG harus mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran kepada BGN. Administrasi yang tidak sesuai ketentuan menjadi salah satu hal yang perlu diawasi.

Ia menyebut BGN telah men-suspend sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan laporan administrasi dan kondisi tempat yang tidak sesuai ketentuan.

“Bahkan, ada beberapa SPPG yang kemarin saya cek sedang kondisi di-suspend. Karena dilaksanakan pengawasan oleh BGN, dicek ternyata tempatnya itu tidak sesuai. Jadi langsung di-suspend,” ujarnya.

Hardi menegaskan, pengawasan MBG tidak boleh hanya berfokus pada makanan yang diterima penerima manfaat. Seluruh rangkaian program, mulai dari pengadaan, pengelolaan anggaran, administrasi, hingga pengolahan makanan, harus diawasi untuk mencegah penyimpangan.

"Jadi ada banyak sekali titik-titik yang harus kita awasi bersama, karena kita tahu ini adalah uang kita, uang masyarakat, yang digunakan untuk masyarakat lagi," ucap Hardi.