Sepupu Presiden Filipina Terseret Skandal Korupsi Proyek Fiktif

Liputan6.com, Manila - Jaksa Filipina pada Senin (7/9/2026) mengajukan dakwaan pidana terhadap anggota DPR Filipina Martin Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., atas dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi besar terkait proyek fiktif untuk pengendalian banjir.

Kasus itu diajukan lebih dari setahun setelah Marcos menyoroti pembangunan infrastruktur yang dijuluki proyek "hantu" dalam sebuah pidato publik. Pembangunan fiktif tersebut diduga telah menghabiskan uang pajak masyarakat Filipina hingga miliaran dolar.

Sejumlah pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan politikus dituduh mengantongi dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut.

Ombudsman Filipina Jesus Crispin Remulla pada Senin mengatakan dakwaan plunder terhadap Romualdez berkaitan dengan dugaan suap, penyisipan anggaran yang tidak semestinya, serta alokasi proyek dengan nilai total 7,4 miliar peso.

Romualdez berulang kali membantah melakukan pelanggaran.

Plunder merupakan tindak pidana korupsi berskala besar di Filipina. Dalam perkara semacam ini, terdakwa tidak dapat dibebaskan dengan jaminan dan dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

"Kami tidak tebang pilih. Tidak ada satu pun nama yang kami hindari. Semua didasarkan pada bukti," kata Remulla kepada wartawan seperti dilaporkan CNA.

"Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada pihak yang kebal."

Remulla mengatakan jaksa juga berencana mengajukan perkara tambahan terhadap Romualdez dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal proyek pengendalian banjir tersebut.

Selain Romualdez, mantan anggota parlemen Elizaldy Co dan sejumlah pihak lain turut terseret dalam perkara ini. Mereka dituduh bersekongkol untuk mengumpulkan kekayaan secara ilegal dengan memanfaatkan dana pemerintah.

Dalam pernyataan kepada wartawan, pengacara Romualdez, Ade Fajardo, mengatakan kliennya akan menghadapi tuduhan tersebut melalui proses hukum di pengadilan.

"Kami menghormati pengadilan dan proses hukum," tutur Fajardo.

"Romualdez hanya meminta proses hukum dan persidangan yang adil sebagaimana dijamin bagi setiap warga Filipina. Kebenaran, bukti, dan proses yang adil harus menjadi yang utama."

Pada September tahun lalu, Romualdez mengundurkan diri sebagai Ketua DPR Filipina setelah namanya muncul dalam penyelidikan yang terus meluas.

Saat itu, ia mengatakan mundur dari jabatan agar penyidik dapat bekerja tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya. Meski mundur sebagai ketua DPR, Romualdez tetap menjadi anggota parlemen.

Sepanjang setahun terakhir, jaksa telah mengajukan perkara terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota parlemen, pejabat pekerjaan umum, serta perwakilan perusahaan konstruksi yang diduga terkait dengan skema tersebut.

Korupsi telah lama menjadi persoalan di Filipina dan turut berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat kemiskinan di negara Asia Tenggara berpenduduk 112 juta jiwa itu.