Alasan KPK Belum Panggil Bupati Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penyidik saat ini masih memprioritaskan pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.

“Pemanggilan itu kan pasti ada tahapnya, ada prosesnya. Kalau saat ini tentu kan yang dipanggil beberapa pihak yang paling berkaitan langsung,” kata Setyo di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Setyo mengatakan, keputusan memanggil kepala daerah tersebut sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan. Penyidik akan menentukan siapa yang perlu dimintai keterangan dan waktu pemeriksaannya.

“Ya apakah nanti kemudian dipanggilnya kapan, apakah nanti setelah ada pemanggilan yang lain-lain dan seterusnya, itu menjadi tugas daripada penyidik untuk memastikan perlu dan tidaknya, kapan waktunya,” ujarnya.

Dia memastikan pemanggilan akan disampaikan kepada publik apabila penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

“Dan nanti pasti disampaikan pada saat memang yang bersangkutan akan dipanggil,” tandas Setyo.

Diketahui, KPK tengah menyidik dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Bogor.

Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Dalam proses penanganan perkara, KPK mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan insentif pegawai Bappenda.

Perkara tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Hingga kini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.

Selain dugaan pemotongan insentif, KPK juga menangani perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dalam rangka penyidikan, KPK menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Bogor. Pada Kamis (27/8/2026), penyidik menggeledah kantor Bappenda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8/2026).