Bupati Sadewo Disorot Usai Naikkan Pajak PBB 250%, Intip Kondisi Ekonomi Pati

Liputan6.com, Jakarta Keputusan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) sebesar 250% memicu gelombang protes warga setempat serta rencana unjuk rasa besar.

Pada 18 Mei 2025, Bupati Sudewo bersama para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (PASOPATI) menyepakati kenaikan tarif PBB‑P2 hingga ±250%, dengan alasan bahwa tarif PBB selama 14 tahun terakhir tidak pernah disesuaikan.

Penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sekitar Rp 29 miliar, jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Jepara (Rp 75 miliar), Rembang maupun Kudus yang masing-masing Rp 50 miliar.

Sudewo menyatakan bahwa tambahan pendapatan ini penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, serta program pertanian dan perikanan.

Lantas seperti apa kondisi ekonomi sosial Kabupaten Pati saat ini?

Dikutip dari cjip.jatengprov.go.id, Kabupaten Pati terletak di timur laut Provinsi Jawa Tengah, pada posisi strategis jalur Pantura. Dengan luas wilayah 1.503,68 km², Pati terdiri atas 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan.

Secara astronomis berada di antara 6°25’–7°20’ LS dan 110°50’–111°15’ BT, wilayah ini memiliki topografi beragam, mulai dari dataran rendah hingga Pegunungan Kendeng.

Berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan beberapa kabupaten lain di sekitarnya, Pati memiliki peran penting dalam konektivitas wilayah Jawa Tengah bagian timur. Potensi unggulan daerah ini meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri dan UMKM, serta pariwisata alam, religi, dan kuliner khas seperti nasi gandul dan soto kemiri.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tercatat sebesar 5,13% pada kuartal I 2025 dengan tingkat inflasi mencapai 1,17% per April 2025. Total populasi Kabupaten Pati sebanyak 1.379.022 Jiwa (2024).

Sementara upah minimum kabupaten Pati 2025 sebesar Rp 2.332.350. Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Kabupaten Pati mencapai 880.340 jiwa, atau sekitar 63,84%

Sebelumnya, keputusan Bupati Pati, Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) sebesar 250% ini mendapatkan respon keras dari wargai.

Di media sosial dan forum publik, masyarakat menyebut kenaikan tersebut “tidak manusiawi” dan sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

Lebih lanjut, video pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk mendatangkan 50.000 demonstran ke Kantor Pemkab Pati menjadi viral. Ia menyatakan, "Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan saya ubah,".

Sebagai respons, organisasi Gerakan Pati Bersatu telah mengajukan izin demo untuk tanggal 13–14 Agustus 2025, dengan target massa 50 ribu orang. Warga bahkan menyiapkan logistik seperti truk box berisi ribuan dus air minum bergambar tulisan protes dan kritik terkait tuntutan penurunan PBB‑P2. 

Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia meraih gelar S‑1 Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1993) dan S‑2 Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (2001).

Karier profesionalnya dimulai di PT Jaya Construction (1993–94), kemudian di Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas PU Karanganyar hingga 2006.

Di dunia politik, ia pernah menjabat anggota DPR RI dua periode (2009–2013 & 2019–2024) mewakili Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah III.

Sejak 20 Februari 2025, ia resmi menjabat sebagai Bupati Pati dengan Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Kendati Sudewo berdalih bahwa kebijakan kenaikan Pajak itu untuk membangun daerah, warga menilai keputusan tersebut dibuat tanpa konsultasi publik atau pertimbangan sosial yang memadai. Mereka merasa dibebani oleh sebuah kebijakan yang terlalu mendadak dan mengejutkan.