Karir Politik Bupati Pati Sudewo, Politikus yang Dikader Dua Presiden RI

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik setelah videonya viral menantang warga yang menolak kebijakan kenaikan PBB 250 persen. Publik banyak mencari tahu siapa sosok Sudewo, termasuk profil, karir dan jejak politiknya sampai terpilih menjadi orang nomor satu di Pati.

Sudewo merupakan politikus yang memiliki pengalaman panjang baik di bidang profesional, politik hingga pemerintahan. Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Dia meraih gelar S‑1 Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1993) dan S‑2 Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (2001).

Karier profesionalnya dimulai di PT Jaya Construction (1993–94), kemudian bekerja sebagai honorer di departemen Pekerjaan Umum, PNS Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur (1997-1999) dan PNS Dinas PU Karanganyar hingga (1999-2006).

Sempat menjadi wiraswasta, Sudewo terjun ke dunia politik. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Demokrat, dan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jateng 7 pada periode 2009–2014 di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Karier politiknya berlanjut bersama Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Di Gerindra, Sudewo kembali melenggang menjadi Anggota DPR RI pada periode 2019–2024.

Dalam Pemilu 2024, dia kembali terpilih sebagai legislator untuk periode 2024–2029 tetapi memilih meninggalkan Senayan untuk maju di Pilkada Pati 2024.

Sudewo berpasangan dengan wakilnya, Risma Ardhi Chandra, diusung Partai Gerindra pada Pilkada Pati 2024. Dia akhirnya terpilih sebagai Bupati Pati dan resmi dilantik pada awal 2025.

Selama berpolitik, Sudewo pernah terlibat menjadi tim pemenangan dalam dua gelaran Pilkada yakni Pacitan dan Jawa Tengah. Sudewo tercatat pernah menjadi Timses Pilkada Pacitan (2005) dan Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008).

Di Gerindra, Sudewo saat ini mendapatkan jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang).

Dalam video yang beredar, Sudewo mengaku tidak gentar digeruduk 50 ribu warga Pati. Warga Pati meradang mendengar tantangan Sudewo. Mereka berbondong-bondong mengumpulkan logistik dan donasi untuk melakukan demo Panjang dengan jumlah massa yang besar.

"Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," kata Sudewo dalam video diunggah @folkjog dikutip Liputan6.com, Selasa (5/8/2025).

Rencananya, demo warga Pati terhadap Sudewo digelar pada 13-14 Agustus 2025. Demo tersebut membawa sejumlah agenda di antaranya mendesak Sudewo mencabut kenaikan pajak PBB 250 persen, menolak pajak PKL hingga memintanya turun dari jabatan Bupati Pati.

Penggalangan donasi berupa logistik melalui posko, yang berlokasi di sebelah barat kantor Bupati Pati. Pendirian posko penggalangan donasi inilah yang sempat memicu insiden yang nyaris berujung baku hantam.

Pihak Satpol PP Pati dan Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso dan sejumlah koordinator aksi massa, tampak bersitegang dan saling tantang.

Meski diprotes warga, Bupati Sudewo tetap pada pendiriannya untuk tidak mencabut aturan kenaikan pajak PBB 250 persen. Sudewo mengklaim bahwa dana negara yang dikelola Pemkab Pati, dimanfaatkan langsung untuk membangun berbagai fasilitas umum di wilayah Bumi Mina Tani.

Penegasan itu diungkapkan Sudewo saat rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025, bersama para camat dan anggota Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati.

Menurut Sudewo, dana negara yang dikelola oleh Pemkab Pati dimanfaatkan langsung untuk membangun berbagai fasilitas umum di wilayah Bumi Mina Tani. Sebab pembangunan di Pati, bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun 2025 saja.

Hal itu dikatakan Bupati Sudewo, merespons kritik pedas masyarakat yang mempertanyakan urgensi penarikan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar 250 persen.

“Kalau ada yang nanya uang negara untuk apa kok masih narik pajak, tanyanya jangan ke saya, tanya ke pemerintah sebelumnya. Kalau saya, saya gunakan untuk membangun jembatan, jalan, renovasi masjid, perbaikan RSUD, renovasi GOR,” tegas Sudewo.

Menurut Sudewo, pembangunan di Pati bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun anggaran 2025 saja. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat tidaklah mencukupi.

“Yang membangun Kabupaten Pati adalah orang Pati sendiri. Pemerintah pusat hanya membantu. Kalau kita sendiri tidak ikut berpartisipasi, berarti kita tidak bertanggung jawab pada pembangunan daerah kita sendiri,” katanya.

Bupati Pati Sudewo juga mengungkapkan, selama 14 tahun terakhir tidak pernah ada penyesuaian tarif PBB.

“Pemimpin mana pun pasti ingin meningkatkan pendapatan daerah. Kalau ditanya kenapa tidak bertahap, ya bertahapnya harusnya dari dulu, dari 2011. Karena tidak dilakukan, sekarang dampaknya besar,” terang Sudewo.