Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ialah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan sekaligus diketuai oleh Letnan Jenderal TNI, H. Prabowo Subianto. Partai Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008. Nama Gerindra berasal dari nama partai lama, yakni Perindra, yang merupakan sebuah pemberian secara langsung oleh Presiden Soekarno. Partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, besertakan kopiah hitam.

Pada periode tahun 2009-2014 partai Gerindra berada di luar kabinet pemerintahan pusat. Partai ini berjalan bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Hanura. Di pemilu tahun 2014, partai ini mendapatkan 73 kursi di DPR-RI. Gerindra juga mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2014-2019. Kemudian di periode 2014-2019, partai ini kembali berada di luar kabinet pemerintahan pusat bersama tokoh Koalisi Merah Putih.

Gerindra Siap Tampung Lulung Jika Hengkang dari PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendukung bakal pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dukungan itu rupanya tidak bulat diterima para petinggi di partai berlambang Kabah itu. Namun, Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung yang berada di PPP kubu Djan Faridz menolak memberi dukungan pada Ahok. Lulung, yang kerap berseteru dengan Ahok itu, bahkan sempat menyatakan siap hengkang dari PPP jika dirinya dipaksa untuk mematuhi keputusan tersebut. Menanggapi keinginan Lulung, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku partainya siap menampung Lulung bila dia mundur dari PPP. "Ya saya tidak mau berspekulasi. Saya kira dia di PPP sudah bagus tapi kalau mau masuk Gerindra ya tidak ada masalah," kata Fadli di ruang kerjanya di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Kata Anies Baswedan soal Isu Larangan Maju Pilpres oleh Gerindra

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah adanya kontrak politik antara dirinya dengan Gerindra dan PKS yang berisi larangan maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019. "Waduh, enggak ada. Sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Ini masalah Gubernur DKI, bukan presiden," ucap Anies di Jakarta, Rabu 28 September 2016. Anies menegaskan, pembicaraan di Rumah Kertanegara saat penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tak pernah menyinggung soal pemilihan presiden. "Semua yang diomongin (di Kertanegara), ya Jakarta saja. Enggak ada yang lainnya," tegas Anies. Partai Gerindra mengakui adanya kontrak politik dengan Anies Baswedan. "Sebenarnya bukan kontrak politik, tapi lebih tepat disebut perjanjian politik. Di mana isinya jika terpilih menjadi Gubernur DKI, harus menyelesaikan pekerjaannya untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik.