Bupati Pati Sudewo menjadi figur sentral dalam beberapa kontroversi hukum yang menarik perhatian publik. Ia terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, dan kemudian statusnya juga dikaitkan dengan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

Kasus-kasus ini telah menyebabkan Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dan dibui, serta menjadikannya Bupati Pati nonaktif. Peristiwa ini menyoroti integritas pejabat publik dan pentingnya pengawasan dalam setiap tingkatan pemerintahan.