Ditjen Pajak Tegaskan Omzet Online dan Offline Digabung Satu SPT

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pelaku usaha yang berjualan secara online maupun offline tetap wajib melaporkan seluruh penghasilannya dalam satu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mencontohkan, seorang pedagang bisa saja memiliki toko fisik di pasar atau mal sekaligus berjualan melalui platform marketplace. Pelaku usaha tersebut wajib melaporkan kedua lapangan usahanya, baik daring maupun luring, dalam satu kesatuan laporan.

“Jadi dia harus melaporkan dua-duanya. Peredaran usaha dari offline maupun online biasanya dalam SPT dijadikan satu,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (1/7/2026).

Bimo menjelaskan, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace hanya berlaku atas transaksi yang terjadi di platform digital tersebut. Pajak yang telah dipungut nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (pengurang pajak) atau pelunasan PPh final bagi wajib pajak UMKM yang memenuhi syarat.

“Kalau wajib pajak masih memenuhi ketentuan PPh final UMKM, maka pemungutan PPh Pasal 22 itu menjadi bagian dari pelunasan kewajiban pajaknya,” kata Bimo.

Menurut Bimo, DJP akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha wajib pajak yang berasal dari total transaksi online dan offline. Khusus untuk transaksi melalui marketplace, pemungutan PPh Pasal 22 hanya dilakukan apabila pedagang memiliki omzet di atas Rp 500 juta per tahun. Pemungutan ini berlaku jika pedagang tidak menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace bahwa omzet tahunannya masih di bawah batas tersebut.

Bimo juga memastikan bahwa pelaporan pajak tidak mengharuskan wajib pajak memisahkan rincian penghasilan berdasarkan kanal penjualannya. Seluruh omzet cukup digabungkan agar proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana bagi pelaku usaha.

“Ini bukti potong dari marketplace online, tentu itu sudah ada by default,” ucapnya.

“Kemudian apakah perlu dipisah? Menurut saya sih jadi satu saja, gunggungan. Jadi supaya lebih memudahkan, karena semakin detail tentu cost of compliance (biaya kepatuhan) semakin tinggi. Kliknya bisa dua kali, nyatatnya bisa dua kali, itu tentu tidak akan diminati atau diinginkan oleh wajib pajak,” pungkas Bimo menandaskan.