Respons Puan Atas Putusan MK Kepala Daerah Tetap Dipilih Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang kepala daerah tetap dipilih rakyat.

“Ya kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Puan memastikan Komisi terkait yakni Komisi II DPR akan menindaklanjuti putusan MK tersebut. “DPR kan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang kepala daerah tetap dipilih rakyat.

"Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Bahtra, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bahtra, sejak semula fokus Komisi II DPR RI adalah membahas revisi undang-undang Pemilu yang masuk Prolegnas 2026.

"Tetapi fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk Prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu," ujarnya.

Sementara RUU Pilkada memang belum ada rencana pembahasan.

"Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada. Namun tentu kami menghargai ya, menghormati apa yang diputuskan oleh MK," kata dia.

Politikus Gerindra itu menyebut, fokus pembahasan RUU Pemilu sesuai dengan Prolegnas 2026.

"Berfokus ke ini ya, pembahasan RUU Pemilu. Untuk pembahasan RUU Pilkada saya pikir setelah RUU Pemilu dulu, karena fokus kami di Prolegnas kan, terutama karena pimpinan DPR menugasi Komisi II agar penyelesaian RUU Pemilu," tuturnya.