Kasus Penyadapan Prabowo, Puan Minta Aparat Tak Jadi Alat Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).

Dia menyampaikan, kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan.

Puan mengatakan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. Dia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tidak menjadi alat kekuasaan.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar dia.

Puan menambahkan, DPR mendukung langkah kepolisian untuk mengungkap kasus penyadapan tersebut melalui proses penegakan hukum yang transparan dan profesional.

“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” kata Puan.

Dalam pidatonya, dia juga menyinggung terkait dinamika politik yang dinilai menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dia menyebut, tantangan tersebut perlu dihadapi dengan menjaga prinsip demokrasi dan memastikan kewenangan negara dijalankan berdasarkan hukum.

“Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, DPR RI menegakkan komitmennya melalui fungsi konstitusionalnya untuk terus menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” ujar Puan.