HOME
News
Bisnis
Enam Plus
Bola
TV
ShowBiz
Otomotif
Foto
Hot
Cek Fakta
LAINNYA
Cek Fakta
- Hoaks Bantuan Alat Pertanian dari Kementan Marak Beredar di Medsos, Cek Faktanya
  Cek Fakta2026-07-16 21:01:03
- Piala Dunia Jadi Sasaran Hoaks, Simak Daftarnya
  Cek Fakta2026-07-16 19:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Video Gubernur Malut Sherly Laos Akan Beri Bantuan Uang Tunai
  Cek Fakta2026-07-16 18:05:06
- Video Macan Terkam Orang di Gunung Papandayan Ternyata Hoaks, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-07-16 17:00:00

Putusan MK

Semua
Artikel
Foto
Video

DPR akan menindaklanjuti putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang kepala daerah tetap dipilih rakyat.

Foto

9
Foto
Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud Md Juga Ditolak MK
6
Foto
Hakim MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Cak Imin

Video

02:11
TV
VIDEO: Pemerintah, DPR, dan KPU Sepakat Sahkan PKPU yang Memuat Putusan MK
02:19
ShowBiz
VIDEO: Sejumlah Komika Turun ke Jalan Ikut Aksi Demo Didepan Gedung DPR

Piala Dunia

Bersinar di Usia 39 Tahun, Jalur Lionel Messi Menuju Ballon d'Or Kesembilan Terbuka
Panggung Perdana Messi Bertemu Lamine Yamal
Nazar Unik Jika Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Sebentar Lagi Terwujud
Tantang Spanyol, Lionel Messi Bantah Argentina Jadi Anak Emas FIFA
Piala Dunia Jadi Sasaran Hoaks, Simak Daftarnya
Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina: Jadwal, Venue, dan Siaran Langsung

Berita Terkini

Lihat Semua

Jerman Peringatkan AS agar Tidak Campuri Pemilu lewat Hibah
Impor Minyak Rusia Bakal Jadi Cadangan Penyangga Energi Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Cara Menghilangkan Overthinking ke Gebetan agar Hati Lebih Tenang
Telah dibaca 0 kali
7 Desain Carport yang Tetap Terang Tanpa Banyak Lampu, Fungsional dan Hemat Energi
Telah dibaca 21 kali
Cari Pengganti Leandro Trossard, Arsenal Tantang Liverpool di Perburuan Bintang Norwegia
Telah dibaca 7 kali
Dalih Beli Susu Anak Berujung Penjara
Telah dibaca 49 kali
Prediksi Rupiah Hari Ini 17 Juli 2026, Sentimen Timur Tengah Membayangi
Telah dibaca 49 kali
Bursa Saham Asia Hari Ini Melemah, Indeks Nikkei Susut 0,6%
Telah dibaca 49 kali
Integrasi Koridor Logistik Tol Cibitung-Cilincing Percepat Distribusi
Telah dibaca 49 kali
Ada yang Berbeda di Kontes Layanan Honda Tahun Ini
Telah dibaca 42 kali
7 Fitur Baru One UI 9 yang Wajib Kamu Tahu
Telah dibaca 49 kali
Indonesia Perkuat Peran dalam Tata Kelola AI Global
Telah dibaca 35 kali
Final Piala Dunia 2026 Jadi Event Olahraga dengan Tiket Termahal, Kalahkan Super Bowl
Telah dibaca 56 kali
Sukun Punya Potensi Jadi Pangan Masa Depan, Ini Alasannya
Telah dibaca 42 kali
Mengatasi Ketombe Tanpa Membuat Rambut Kering, Ini Panduan Lengkap dari Ahli
Telah dibaca 56 kali

Politik02 Jul 2026 13:27

Respons Puan Atas Putusan MK Kepala Daerah Tetap Dipilih Rakyat

DPR akan menindaklanjuti putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang kepala daerah tetap dipilih rakyat.

Peristiwa18 Jun 2026 14:24

Putusan MK: Suami Cari Nafkah dan Istri Urus Rumah Bukan Diskriminasi

MK menegaskan bahwa ketentuan hak dan kewajiban suami-istri dalam UU Perkawinan tidak bersifat diskriminatif.

Politik26 Mei 2026 10:21

Demokrat Soroti Sanksi Baru Dalam Putusan MK soal Caleg Perempuan

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya telah menerapkan aturan tersebut sejak Pemilu 2024.

Megapolitan13 Mei 2026 11:35

Respons Pramono Terkait Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal status Jakarta sebagai ibu kota negara tak ubah kebijakan apapun.

Peristiwa18 Mar 2026 10:47

Putusan MK Soal Uang Pensiun Mantan Pejabat, DPR Usul Evaluasi Pasal Hak Bisa Diwariskan

Ketua Komisi II DPR menanggapi putusan MK soal UU tentang uang pensiun bagi eks pejabat negara harus direvisi.

Peristiwa03 Mar 2026 09:56

Top 3 News: Satgas PKH Dalami Dugaan Pelanggaran Perusaahaan Tambang Milik Gubernur Malut

Top 3 news hari ini terkait Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan PT Karya Wijaya, perusahaan tambang milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Politik27 Feb 2026 11:38

Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik hingga 7 Persen, Demokrat Singgung Putusan MK

Demokrat menyikapi usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold oleh partai politik di DPR.

Peristiwa29 Des 2025 09:05

MK Putuskan Penyelenggara Acara Bayar Royalti Musik, Bagaimana Pemilik Resto dan Kafe?

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pembayaran royalti musik dalam pertunjukan komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara telah memberikan kejelasan bagi industri hiburan.

Peristiwa18 Des 2025 18:34

Komisi Reformasi Pastikan Tak Ada Penugasan Polisi Aktif di Luar Polri Usai Putusan MK

Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan bahwa tidak ada lagi penugasan polisi aktif di luar Polri usai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi alias jabatan sipil, dengan mengharuskan pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu.

Peristiwa18 Des 2025 16:11

Ini Hasil Pembahasan Komisi Reformasi Polri Soal Perpol yang Bolehkan Polisi Aktif Menjaba...

Komisi Percepatan Reformasi Polri melangsungkan pembahasan terkait polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi aktif pun dapat menjabat di 17 Kementerian/Lembaga.

News16 Des 2025 17:34

Tak Bertentangan dengan Putusan MK, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Tetap Sah Berlaku

Berdasarkan analisis yang disampaikan Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Ketua Dewan Pembina Peradi Maju Indonesia, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 secara normatif sah berlaku dan tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Peristiwa15 Des 2025 15:27

Aturan Baru Kapolri Bolehkan Polisi Aktif Isi Jabatan 17 Kementerian Jadi Polemik, Ini Kat...

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menanggapi terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, yang memberikan ruang polisi aktif menduduki jabatan di 17 Kementerian/Lembaga.

Peristiwa20 Nov 2025 21:30

Jalankan Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025, dengan menarik Argo Yuwono dari Kementerian UMKM.

Peristiwa19 Nov 2025 09:40

Top 3 News: Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku bagi Polisi yang Sudah Isi Jabatan Sipil

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi mengisi jabatan sipil tidak berlaku surut. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa18 Nov 2025 09:16

Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata KPK

KPK sedang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Peristiwa15 Nov 2025 08:30

Top 3 News: Wakil Gubernur Babel Hellyana Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Ijazah ...

Bareskrim Polri memeriksa Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana pada Kamis 13 November 2025 kemarin. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa15 Nov 2025 06:24

Guru Besar Unpad Sebut Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Langsung Berlak...

Dalam amar putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah tidak mengatur kapan putusan berlaku ataupun ada atau tidaknya masa transisi dari putusan tersebut. Oleh sebab itu, Susi menilai, putusan tersebut langsung berlaku.

Peristiwa14 Nov 2025 21:15

Kata Guru Besar Hukum Tata Negara soal Putusan MK: Tak Ada Larangan Polisi Jabat di Luar I...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Juanda menjelaskan terkait komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.

Peristiwa14 Nov 2025 18:02

Putusan MK Melarang, Ini Daftar 50 Polisi Aktif yang Duduk di Jabatan Sipil

Terdapat sejumlah anggota polisi yang masih menduduki jabatan sipil di pemerintahan tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal ini tentu bertentangan dengan keputusan terbaru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Peristiwa13 Nov 2025 20:30

Soal MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR NasDem: Kita Lihat Dulu Norm...

Rudianto menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian.

Peristiwa13 Nov 2025 20:21

Istana Patuh Putusan MK, Anggota Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Mensesneg Prasetyo mengaku pemerintah akan mempelajari putusan MK tersebut.

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us