HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026
  Cek Fakta2026-08-26 21:03:29
- Cek Fakta: Klarifikasi Polri soal Deretan Kabupaten Siap ke Jakarta 27 Agustus 2026
  Cek Fakta2026-08-26 20:01:05
- Ragam Hoaks Terkait Aturan Pajak Baru, dari Pajak Platform Medsos hingga Pajak Penghasilan
  Cek Fakta2026-08-26 19:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran Bansos Ibu Hamil hingga Disabilitas Berat
  Cek Fakta2026-08-26 18:00:08

Putusan MK

Semua
Artikel
Foto
Video

Demokrat menyikapi usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold oleh partai politik di DPR.

Foto

9
Foto
Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud Md Juga Ditolak MK
6
Foto
Hakim MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Cak Imin

Video

02:11
TV
VIDEO: Pemerintah, DPR, dan KPU Sepakat Sahkan PKPU yang Memuat Putusan MK
02:19
ShowBiz
VIDEO: Sejumlah Komika Turun ke Jalan Ikut Aksi Demo Didepan Gedung DPR

Demo Warga Pati

Skenario Rekayasa Lalu Lintas Demo 27 Agustus di DPR
Tiga Lokasi Demo Jakarta Hari Ini
Demo 27 Agustus, Menko Polkam Pastikan Tak Ada Penyekatan
Botok Pati: Tak Ada Niat Buat Rusuh Demo di DPR
Forum Komunikasi Rakyat Pati Minta DPR Tindak Kelompok Ini
Forum Komunikasi Rakyat Pati Bawa Sejumlah Tuntutan ke DPR

Berita Terkini

Lihat Semua

Banjir Bandang Nepal, Warga Kehilangan Rumah dalam Sekejap
Demo 27 Agustus, Orang Tua di Tangerang Wajib Jemput Anak di Sekolah
Telah dibaca 0 kali
Ai Ogura Absen di MotoGP Aragon 2026, Pukulan Berat dalam Perburuan Gelar
Telah dibaca 0 kali
Skenario Rekayasa Lalu Lintas Demo 27 Agustus di DPR
Telah dibaca 0 kali
Ratusan Karung Bawang Impor Ilegal Masuk Lewat Natuna
Telah dibaca 0 kali
Cara Berkebun di Pekarangan Rumah untuk Pemula, Panen Sayur Segar dari Lahan Sempit
Telah dibaca 0 kali
Emiten WSBP Gelar Private Placement untuk Selesaikan Utang
Telah dibaca 0 kali
Dahsyatnya Banjir Bandang Nepal, Bus Tersapu Arus seperti Mainan
Telah dibaca 0 kali
Jawa Timur Jadi Pasar Otomotif Ketiga Terbesar di Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Arti Warna Duri pada Kulit Durian, Penanda Matang atau Varietas?
Telah dibaca 0 kali
Roller Coaster Mendadak Berhenti, 10 Pengunjung Sunway Lagoon Terluka
Telah dibaca 0 kali
Donald Trump Jadi Presiden AS Penambah Utang Terbanyak
Telah dibaca 0 kali
Asap Kebakaran Hutan Ancam Kelompok Rentan, Kenali Gejala yang Harus Diwaspadai
Telah dibaca 0 kali
Paket Bundle Nintendo Switch 2 Segera Meluncur, Ini Harganya
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Berita Bola: Manchester United Temukan Pengganti Sempurna Casemiro
Telah dibaca 0 kali

Politik27 Feb 2026 11:38

Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik hingga 7 Persen, Demokrat Singgung Putusan MK

Demokrat menyikapi usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold oleh partai politik di DPR.

Peristiwa29 Des 2025 09:05

MK Putuskan Penyelenggara Acara Bayar Royalti Musik, Bagaimana Pemilik Resto dan Kafe?

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pembayaran royalti musik dalam pertunjukan komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara telah memberikan kejelasan bagi industri hiburan.

Peristiwa18 Des 2025 18:34

Komisi Reformasi Pastikan Tak Ada Penugasan Polisi Aktif di Luar Polri Usai Putusan MK

Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan bahwa tidak ada lagi penugasan polisi aktif di luar Polri usai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi alias jabatan sipil, dengan mengharuskan pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu.

Peristiwa18 Des 2025 16:11

Ini Hasil Pembahasan Komisi Reformasi Polri Soal Perpol yang Bolehkan Polisi Aktif Menjaba...

Komisi Percepatan Reformasi Polri melangsungkan pembahasan terkait polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi aktif pun dapat menjabat di 17 Kementerian/Lembaga.

News16 Des 2025 17:34

Tak Bertentangan dengan Putusan MK, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Tetap Sah Berlaku

Berdasarkan analisis yang disampaikan Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Ketua Dewan Pembina Peradi Maju Indonesia, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 secara normatif sah berlaku dan tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Peristiwa15 Des 2025 15:27

Aturan Baru Kapolri Bolehkan Polisi Aktif Isi Jabatan 17 Kementerian Jadi Polemik, Ini Kat...

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menanggapi terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, yang memberikan ruang polisi aktif menduduki jabatan di 17 Kementerian/Lembaga.

Peristiwa20 Nov 2025 21:30

Jalankan Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025, dengan menarik Argo Yuwono dari Kementerian UMKM.

Peristiwa19 Nov 2025 09:40

Top 3 News: Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku bagi Polisi yang Sudah Isi Jabatan Sipil

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi mengisi jabatan sipil tidak berlaku surut. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa18 Nov 2025 09:16

Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata KPK

KPK sedang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Peristiwa15 Nov 2025 08:30

Top 3 News: Wakil Gubernur Babel Hellyana Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Ijazah ...

Bareskrim Polri memeriksa Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana pada Kamis 13 November 2025 kemarin. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa15 Nov 2025 06:24

Guru Besar Unpad Sebut Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Langsung Berlak...

Dalam amar putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah tidak mengatur kapan putusan berlaku ataupun ada atau tidaknya masa transisi dari putusan tersebut. Oleh sebab itu, Susi menilai, putusan tersebut langsung berlaku.

Peristiwa14 Nov 2025 21:15

Kata Guru Besar Hukum Tata Negara soal Putusan MK: Tak Ada Larangan Polisi Jabat di Luar I...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Juanda menjelaskan terkait komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.

Peristiwa14 Nov 2025 18:02

Putusan MK Melarang, Ini Daftar 50 Polisi Aktif yang Duduk di Jabatan Sipil

Terdapat sejumlah anggota polisi yang masih menduduki jabatan sipil di pemerintahan tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal ini tentu bertentangan dengan keputusan terbaru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Peristiwa13 Nov 2025 20:30

Soal MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR NasDem: Kita Lihat Dulu Norm...

Rudianto menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian.

Peristiwa13 Nov 2025 20:21

Istana Patuh Putusan MK, Anggota Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Mensesneg Prasetyo mengaku pemerintah akan mempelajari putusan MK tersebut.

Peristiwa13 Nov 2025 15:36

DPR Dukung Putusan MK: UU Polri Juga Syaratkan Polisi Pindah Dinas ke Jabatan Sipil Harus ...

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Polri harus menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mundur

Peristiwa17 Okt 2025 18:47

MK Perintahkan Bentuk Lembaga Pengawas ASN, Ini Kata Ketua Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal perintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN).

Politik25 Jul 2025 21:46

Perludem: Putusan MK Sudah Tepat, Sesuai Konsep Pemilu Luber Jurdil

Putusan MK memisahkan pelaksanaan pemilu nasional (pilpres, pemilu DPR RI dan DPD RI) dengan pemilu daerah atau lokal (pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota).

Politik15 Jul 2025 12:35

Puan Maharani: Keputusan MK Soal Pemisahan Pemilu Tidak Sesuai UUD

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa rapat internal partainya menilai keputusan MK terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Peristiwa14 Jul 2025 20:30

7 Respons Mulai dari Parpol hingga Istana Terkait Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Peristiwa14 Jul 2025 03:04

Waketum Demokrat Soroti Tantangan yang Harus Disikapi Terkait Putusan MK soal Pemisahan Pe...

Waketum Demokrat Dede Yusuf menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan di DPRD karena tidak adanya mekanisme penunjukan penjabat sementara.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us