Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik hingga 7 Persen, Demokrat Singgung Putusan MK

Liputan6.com, Jakarta - Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold mengemuka beberapa pekan terakhir. Sejumlah partai besar seperti NasDem mengusulkan ambang batas itu naik menjadi 7 persen dan Golkar mengusulkan kenaikan 5 persen untuk Pemilu mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan, aturan yang berlaku masih di angka 4 persen untuk level Pemilu DPR RI. Herman menjelaskan, perdebatan mengenai angka ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Menurut dia, ada landasan hukum yang lebih tinggi yang harus diperhatikan oleh semua pihak sebelum memutuskan untuk mengubah persentase tersebut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait efektivitas ambang batas tersebut.

MK sebelumnya menilai angka yang terlalu tinggi berisiko membuang suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu.

"Ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan akibat terlalu banyaknya, karena terlalu tingginya parliamentary threshold, maka banyak suara yang tidak terwakilkan karena terpangkas oleh parliamentary threshold," kata pria akrab disapa Kang Hero kepada wartawan, Jumat (27/2).

Dia mengungkapkan, MK telah memberikan arahan yang jelas mengenai arah kebijakan ini. Alih-alih dinaikkan, kata Herman, lembaga tinggi negara tersebut justru memberikan sinyal untuk melakukan penyesuaian ke angka yang lebih rendah.

"Mahkamah Konstitusi meminta hasil keputusannya agar diturunkan," ungkapnya.

Meskipun begitu, Demokrat tetap menghargai dinamika yang berkembang di antara partai politik. Dia menegaskan, setiap partai memiliki hak untuk merumuskan angka yang mereka anggap ideal bagi stabilitas parlemen ke depan.

"Nah, kalau sekarang kemudian ada yang meminta naik, tentu kami menghormatinya. Itu adalah hak dari partai-partai untuk menempatkan angka idealnya," ujarnya.

Partai Demokrat tidak ingin terburu-buru dalam mengambil sikap. Pihaknya masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosiologis dan yuridis yang ada di Indonesia.

"Namun bagi Demokrat tentu masih mempertimbangkan berbagai aspek. Karena kalau pun toh nanti pada revisi Undang-Undang Pemilu memiliki hak yang sama," tegasnya.

"Tentu pasal ini tidak bisa berdiri sendiri karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami akan nanti berhitung berapa angka ideal yang tepat untuk ini menjadi batas parlemen," pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum NasDem Saan Mustopa mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Pemilu 2029 naik menjadi tujuh persen. Usulan itu merupakan pandangan partainya dari sejak awal ikut Pemilu pada 2014 silam.

"Kalau dari dulu ya, NasDem sejak pertama ikut Pemilu sampai kemarin Pemilu 2024, NasDem kan selalu mengusulkan ambang batas parlemen itu kan 7 persen," kata Saan kepada wartawan Gedung NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Saan mengungkapkan, usulan mengenai ambang batas parlemen itu selalu disampaikan NasDem saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Pembahasan Revisi UU Pemilu Baru Dimulai Tahun 2026.

"Jadi Nasdem selalu mengusulkan dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, Nasdem mengusulkan 7 persen terkait dengan ambang batas parlemen," ungkapnya.