Tanggapi Usulan NasDem, Ahmad Muzani Nilai Ambang Batas Parlemen 7 Persen Ketinggian

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Ahmad Muzani menilai ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) menjadi tujuh persen terlalu tinggi. Usulan PT 7 persen itu muncul dari Partai NasDem.

"Saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi. Saya kira kalau 7 persen ya memang terlalu tinggi," kata Muzani kepada wartawan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, Minggu (22/2) malam.

Muzani menekankan kenaikan yang terlalu drastis akan menjadi tantangan besar bagi partai-partai dalam berkompetisi. Ambang batas tinggi dianggap bisa menyulitkan representasi suara rakyat di parlemen jika batas yang ditetapkan tidak realistis.

"Itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu," ujarnya.

Meski begitu, Muzani sepakat aturan mengenai ambang batas parlemen tetap diperlukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Bagi dia, keberadaan aturan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja di tingkat legislatif.

"Parliamentary threshold saya kira sesuatu yang masih perlu untuk dipertahankan, tapi berapa jumlahnya saya kira tergantung kebutuhan," ungkapnya.

Ditanya kemungkinan angka ambang batas parlemen 4 persen saat ini dinaikkan, Muzani menyerahkan keputusan tersebut kepada proses politik di DPR.

"Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4 persen akan dinaikkan berapa atau berapa persen," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Pemilu 2029 naik menjadi tujuh persen. Usulan itu merupakan pandangan partainya dari sejak awal ikut Pemilu pada 2014 silam.

"Kalau dari dulu ya, NasDem sejak pertama ikut Pemilu sampai kemarin Pemilu 2024, NasDem kan selalu mengusulkan ambang batas parlemen itu kan 7 persen," kata Saan kepada wartawan Gedung NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Saan mengungkapkan, usulan mengenai ambang batas parlemen itu selalu disampaikan NasDem saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Pembahasan Revisi UU Pemilu Baru Dimulai Tahun 2026.

"Jadi NasDem selalu mengusulkan dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, Nasdem mengusulkan 7 persen terkait dengan ambang batas parlemen," ungkapnya.

"Nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen," sambungnya.