Calon Hakim Agung Singgung Tax Ratio Masih Rendah

Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Agung Kamar TUN (Pajak) Hari Sih Advianto. (Foto: Liputan6.com/Delvira Hutabarat).

Jadi intinya...

Kondisi perpajakan Indonesia dinilai belum baik, dengan tax ratio di bawah 10 persen.
Digitalisasi dan globalisasi ekonomi menciptakan tantangan baru dalam bidang perpajakan.
Penguatan keadilan fiskal berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak sangat diperlukan.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung serta calon Hakim Ad Hoc MA, pada hari ini Kamis (13/8/2025).

Dalam kesempatan pertama, calon Hakim Agung Kamar TUN (Pajak) Hari Sih Advianto menyoroti kondisi perpajakan Indonesia yang dinilainya belum baik.

"Kondisi sebenarnya perpajakan kita di fase ini yang memang tidak terlalu baik karena tax ratio kita juga masih turun, masih kecil, di bawah 10 persen," kata Hari Sih kepada anggota Komisi III DPR.

Menurutnya, penerimaan pajak belum mencapai target. Ia juga menyinggung perkembangan digitalisasi ekonomi di bidang perpajakan.

"Juga mengenai perkembangan digitalisasi ekonomi, kemudian globalisasi ekonomi, dan membuatnya semakin kompleks sehingga ini menciptakan tantangan-tantangan baru di bidang perpajakan," jelas Hari Sih.

Dia menyatakan perlunya penguatan keadilan fiskal dalam kebijakan perpajakan. Ia mengatakan keadilan fiskal harus didasari pada kemampuan ekonomis dari wajib pajak dan pembayar pajak.

"Secara ringkas saya sampaikan adalah penguatan keadilan fiskal dalam kebijakan perpajakan. Dan di sini diuraikan mengenai kebijakan fiskal yang berupa distributive justice itu harus tercipta dalam prinsip-prinsip seperti ability to pay, keadilan itu didasarkan pada kemampuan ekonomis dari pihak wajib pajak dan pihak pembayar pajak," kata Hari Sih.