Putusan MK: Sisa Kuota Internet Tidak Boleh Hangus

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memerintahkan operator telekomunikasi menyediakan opsi layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tidak hangus. Sehingga bisa tetap aktif dan bisa digunakan.

Kewajiban itu ditegaskan dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi, Kamis (23/7/2026).

Permohonan itu diajukan pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan dosen sekaligus advokat Regaf Felix, yang mempermasalahkan praktik penghangusan kuota internet.

Mahkamah juga menegaskan pengaturan besaran tarif jasa telekomunikasi harus mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah pusat.

Putusan diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Gedung MK, Jakarta. Dalam sidang itu, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo di Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan.

"Dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan," lanjut Suhartoyo.

Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formula pemerintah pusat.

Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan pemerintah pusat memegang posisi sebagai penentu formula sekaligus pengendali tarif layanan telekomunikasi.

"Ketiadaan aturan mengenai perlindungan sisa kuota tidak dapat dipandang semata-mata sebagai risiko bisnis antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi," kata Adies.

Mahkamah menilai pelanggan yang telah membayar paket data memiliki hak atas manfaat layanan yang bernilai ekonomi. Perlindungan hukum, menurut Mahkamah, harus diarahkan pada manfaat layanan yang belum dinikmati, bukan sekadar besaran kuota sebagai angka teknis.

"Aspek yang perlu dilindungi bukanlah kuota, melainkan nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar tetapi belum dinikmati hingga habis oleh pengguna jasa telekomunikasi," ujar Adies.

Mahkamah menekankan sisa kuota yang belum terpakai tetap memiliki nilai ekonomi karena akses layanan tersebut sudah dibayar oleh pengguna, sehingga manfaatnya tidak boleh dihilangkan secara sepihak.

"Nilai ekonomi yang secara sah telah dibayarkan pengguna jasa telekomunikasi harus memperoleh perlindungan hukum sehingga manfaat layanan tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang," ucap Adies.