Mendagri Soroti Belanja APBD Rendah, Daerah Tak Capai Target Bakal Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyoroti realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah di sejumlah daerah. Pemerintah akan mengevaluasi daerah yang realisasi belanjanya tidak sesuai dengan target.

“Bagi yang rendah, saya ulangi bagi yang realisasinya enggak sesuai target, rendah, kami akan turunkan tim ke sana,” kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Tito mengatakan evaluasi tersebut dilakukan secara berkala dengan memantau realisasi pendapatan dan belanja APBD setiap tiga bulan. Nantinya, daerah dengan realisasi tinggi akan mendapatkan apresiasi, termasuk peluang memperoleh insentif fiskal.

“Selalu saya sampaikan per tiga bulan daerah mana yang target pendapatannya tinggi sesuai dengan realisasi sesuai target per tiga bulan. Yang tinggi ya kita berikan apresiasi. Bahkan kita bisa berikan insentif fiskal, award, hadiah,” jelasnya.

Tito menjelaskan tim itu akan diturunkan untuk mencari tahu penyebab realisasi pendapatan maupun belanja daerah tidak mencapai target. Tim berasal dari sejumlah unit di Kemendagri, yakni Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Inspektorat Jenderal.

“Dua itu turun untuk melihat penyebabnya apa membuat belanjanya atau pendapatannya enggak sesuai target, belanjanya enggak sesuai target. Kita evaluasi. Itjen satu lagi yang turun juga, jadi tim gabungan,” ujar Tito.

Menurut dia, langkah tersebut untuk bertujuan mendorong pemerintah daerah meningkatkan realisasi belanja dan pendapatannya. Dengan demikian, belanja pemerintah daerah dapat ikut menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.

“Tujuannya apa? Untuk mendongkrak belanja pemerintah daerah itu tinggi, pendapatan tinggi belanjanya tinggi. Kalau pendapatan tinggi belanja tinggi, maka ini akan bisa membuat uang beredar di masyarakat sekaligus menstimulasi swasta,” katanya.

Tito sebelumnya menjelaskan belanja pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta net ekspor.

Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya meningkatkan realisasi belanja APBD, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat, mempermudah investasi, dan mendorong pelaku usaha di daerah agar mampu meningkatkan orientasi ekspor.