Mendagri Dorong Sumut Optimalkan APBD dan Kendalikan Inflasi untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Medan - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat strategi pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan yang berbasis data, optimalisasi APBD, serta pengendalian inflasi secara konsisten.

Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Medan. Dalam forum itu, Mendagri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu daerah.

Menurut Mendagri, capaian ekonomi Sumatera Utara saat ini tergolong baik, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya menghasilkan dampak terbatas terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan data secara detail untuk mengidentifikasi permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.

Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, pengelolaan APBD menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mendagri menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi. Karena itu, realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar uang dapat beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor swasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pemda didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia mendorong Pemda menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.

“Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju, enggak akan mungkin, kenapa? Karena belanja pemerintah enggak sanggup untuk membuat lompatan-lompatan ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menyebut bahwa inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, Pemda diminta aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan barang di pasar. “Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,” jelasnya.