BMKG: Belum Ada Anomali Air Laut Usai Anak Krakatau Erupsi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan potensi tsunami di Selat Sunda imbas erupsinya Gunung Anak Krakatau masih rendah berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu (6/9/2026) pagi.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pihaknya memantau kondisi laut di sekitar Selat Sunda menggunakan 20 tsunami gauge. Hingga pukul 07.00 WIB, alat tersebut belum menunjukkan adanya anomali muka air laut.

"Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda," kata Faisal dalam konferensi pers daring BNPB, Minggu (6/9/2026).

Selain tsunami gauge, BMKG memantau potensi tsunami menggunakan High Frequency Radar yang berada di Carita dan Tanjung Lesung. Hasil pemantauan kedua radar tersebut menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah.

"Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus," ujarnya.

Faisal mengatakan High Frequency Radar BMKG telah diatur dalam tsunami mode. Dengan pengaturan tersebut, potensi tsunami dapat dipantau sejak berada pada jarak sekitar 150 kilometer dari tepi pantai.

"Untuk High Frequency Radar yang kita miliki ini sudah diset dalam kondisi tsunami mode ya. Jadi ketika ada potensi tsunami kita langsung dapat memantau sejak dari jarak kurang lebih 150 kilometer dari tepi pantai," kata Faisal.

BMKG juga mengoptimalkan pemantauan menggunakan sejumlah instrumen lain untuk mengantisipasi perkembangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan melalui satelit, sensor geomagnetik di sekitar Selat Sunda, serta pemantauan petir vulkanik.

"Seluruh data dianalisis secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat," ujar Faisal.

Faisal mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Selat Sunda serta DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu, tetap waspada tanpa panik. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Masyarakat kami minta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengikuti pembaruan dari BMKG, PVMBG atau Badan Geologi, BNPB serta instansi yang berwenang," kata Faisal.