HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Kumpulan Pesan Berantai Hoaks yang Sempat Viral, Kuesioner Palsu hingga Daftar Minuman Berbahaya
  Cek Fakta2026-10-15 20:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Video Penyelundupan Solar Bersubsidi di Tanjung Priok
  Cek Fakta2026-10-15 18:00:00
- Hoaks CPNS 2026 Kembali Beredar di Medsos, Simak Agar Terhindar dari Penipuan
  Cek Fakta2026-10-15 17:00:36
- Cek Fakta: Hoaks BBM Pertalite Bubuk Berkemasan Saset
  Cek Fakta2026-10-15 15:55:07

Putusan MK

Semua
Artikel
Foto
Video

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi mengisi jabatan sipil tidak be...

Foto

9
Foto
Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud Md Juga Ditolak MK
6
Foto
Hakim MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Cak Imin

Video

02:11
TV
VIDEO: Pemerintah, DPR, dan KPU Sepakat Sahkan PKPU yang Memuat Putusan MK
02:19
ShowBiz
VIDEO: Sejumlah Komika Turun ke Jalan Ikut Aksi Demo Didepan Gedung DPR

Kebakaran Hutan

Wiyagus Soroti Peran Forkopimda dalam Antisipasi Kebakaran Hutan Kaltim
Indonesia Penuhi Kewajiban Lapor Penanganan Kebakaran Hutan ke ASEAN
Australia dan Finlandia Bisa Jadi Rujukan Indonesia Tangani Kebakaran Hutan
BNPB Kaji Penetapan Status Bencana Nasional untuk Kebakaran Hutan
Langit Palangka Raya Kembali Menguning Sore Ini, Kualitas Udara: Berbahaya!
Pemerintah Akui Modifikasi Cuaca Tak Jadi Solusi Permanen Atasi Kebakaran Hutan

Berita Terkini

Lihat Semua

Pintu Bagasi Mobil Sering Turun Sendiri? Kenali Penyebabnya
Bupati Hamenang Masih Diperiksa KPK di Mapolresta Klaten
Telah dibaca 0 kali
OTT KPK di Klaten, 20 Orang Termasuk Bupati Ditangkap
Telah dibaca 0 kali
Liverpool Siap Kalahkan Chelsea untuk Transfer Alex Scott
Telah dibaca 0 kali
Tips Memilih Spot Lari di Kota agar Terhindar dari Polusi Udara
Telah dibaca 0 kali
Kondisi Paus Leo XIV Usai Operasi Kanker Paru-paru
Telah dibaca 0 kali
Cara Memperbaiki Lampu LED Mati Total Tanpa Solder, Mudah untuk Pemula
Telah dibaca 0 kali
Kumpulan Pesan Berantai Hoaks yang Sempat Viral, Kuesioner Palsu hingga Daftar Minuman Berbahaya
Telah dibaca 0 kali
PNM Mekaar Cetak Nilai Manfaat 181%, Ekonomi Usaha Naik 33,8%
Telah dibaca 0 kali
Imam Darto Bongkar Proses Pembuatan Patung 8 Meter di Film Hungry Ghost Festival
Telah dibaca 0 kali
Arsenal Siap Diperkuat Martin Zubimendi kontra Nottingham Forest?
Telah dibaca 0 kali
Sosok Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten yang Kena OTT KPK
Telah dibaca 0 kali
Alim Setiawan Mau Bawa Riset Buat Swasembada hingga Hilirisasi Pertanian
Telah dibaca 0 kali
7 Desain Ruang Makan dengan Pintu Geser yang Menghadap Halaman, Terasa Luas dan Asri
Telah dibaca 7 kali
Kabut Asap di Sumut, Siswa SMA hingga SLB Belajar di Rumah
Telah dibaca 21 kali

Peristiwa19 Nov 2025 09:40

Top 3 News: Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku bagi Polisi yang Sudah Isi Jabatan Sipil

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi mengisi jabatan sipil tidak berlaku surut. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa18 Nov 2025 09:16

Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata KPK

KPK sedang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Peristiwa15 Nov 2025 08:30

Top 3 News: Wakil Gubernur Babel Hellyana Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Ijazah ...

Bareskrim Polri memeriksa Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana pada Kamis 13 November 2025 kemarin. Itulah top 3 news hari ini.

Peristiwa15 Nov 2025 06:24

Guru Besar Unpad Sebut Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Langsung Berlak...

Dalam amar putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah tidak mengatur kapan putusan berlaku ataupun ada atau tidaknya masa transisi dari putusan tersebut. Oleh sebab itu, Susi menilai, putusan tersebut langsung berlaku.

Peristiwa14 Nov 2025 21:15

Kata Guru Besar Hukum Tata Negara soal Putusan MK: Tak Ada Larangan Polisi Jabat di Luar I...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Juanda menjelaskan terkait komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.

Peristiwa14 Nov 2025 18:02

Putusan MK Melarang, Ini Daftar 50 Polisi Aktif yang Duduk di Jabatan Sipil

Terdapat sejumlah anggota polisi yang masih menduduki jabatan sipil di pemerintahan tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal ini tentu bertentangan dengan keputusan terbaru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Peristiwa13 Nov 2025 20:30

Soal MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR NasDem: Kita Lihat Dulu Norm...

Rudianto menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian.

Peristiwa13 Nov 2025 20:21

Istana Patuh Putusan MK, Anggota Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Mensesneg Prasetyo mengaku pemerintah akan mempelajari putusan MK tersebut.

Peristiwa13 Nov 2025 15:36

DPR Dukung Putusan MK: UU Polri Juga Syaratkan Polisi Pindah Dinas ke Jabatan Sipil Harus ...

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Polri harus menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mundur

Peristiwa17 Okt 2025 18:47

MK Perintahkan Bentuk Lembaga Pengawas ASN, Ini Kata Ketua Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal perintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN).

Politik25 Jul 2025 21:46

Perludem: Putusan MK Sudah Tepat, Sesuai Konsep Pemilu Luber Jurdil

Putusan MK memisahkan pelaksanaan pemilu nasional (pilpres, pemilu DPR RI dan DPD RI) dengan pemilu daerah atau lokal (pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota).

Politik15 Jul 2025 12:35

Puan Maharani: Keputusan MK Soal Pemisahan Pemilu Tidak Sesuai UUD

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa rapat internal partainya menilai keputusan MK terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Peristiwa14 Jul 2025 20:30

7 Respons Mulai dari Parpol hingga Istana Terkait Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Peristiwa14 Jul 2025 03:04

Waketum Demokrat Soroti Tantangan yang Harus Disikapi Terkait Putusan MK soal Pemisahan Pe...

Waketum Demokrat Dede Yusuf menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan di DPRD karena tidak adanya mekanisme penunjukan penjabat sementara.

Politik08 Jul 2025 14:53

Wakil Ketua DPR Akui Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Tuai Banyak Polemik

DPR tengah mengkaji hasil putusan MK yang memutuskan pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Putusan tersebut menuai polemik, terutama dari sejumlah politikus.

Jawa Tengah - DIY06 Jul 2025 18:00

Politisi Nasdem Yogyakarta: Putusan MK Berpotensi Rugikan Daerah dan Langgar Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal Pemilu nasional dan daerah menuai kritik dari politisi NasDem Yogyakarta, Suharno.

Peristiwa05 Jul 2025 08:46

Nurdin Halid Dorong MPR Jadi Wasit atas Polemik Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Menurut Nurdin Halid, lembaga yudikatif MK sebagai penegak undang-undang sudah masuk pada ranah legislatif.

Politik04 Jul 2025 21:21

Kritik Putusan Pemilu Dipisah, PKB: MK Bertranformasi Jadi Lembaga Perumus UU

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin turut mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu.

Politik04 Jul 2025 18:16

MK Putuskan Pemilu Dipisah, PKB Usul Lakukan Amandemen Terbatas UU Kepemiluan

PKB menilai putusan MK tidak hanya berpengaruh terhadap revisi UU Pemilu, tetapi bisa berdampak kepada UU Pilkada, hingga UU Pemerintahan Daerah.

Politik04 Jul 2025 02:10

PDIP Masih Kaji Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Peristiwa03 Jul 2025 13:07

Apkasi Sikapi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Bursah memastikan, Apkasi akan mengambil bagian penting dalam menyikapi putusan MK ini.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us