Kubu Febrie: Penegakan Hukum Harus Dimulai dari Proses yang Benar

Liputan6.com, Jakarta - Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menegaskan penegakan hukum harus dijalankan sesuai prosedur. Menurut mereka, keadilan tidak akan tercapai apabila proses hukum sejak awal telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota tim kuasa hukum, Hermawanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

“Kami perlu tegaskan juga kepada teman-teman media bahwa ada satu prinsip, tidak ada penegakan hukum yang benar apabila dimulai dari proses yang tidak benar,” kata Hermawanto.

Ia menegaskan, substansi keadilan tidak dapat dipisahkan dari prosedur hukum yang adil.

“Substansi keadilan harus dibangun dari prosedur yang adil buat siapa pun dia,” ujarnya.

Atas dasar itu, Hermawanto mengatakan tim advokat akan mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan aparat penegak hukum.

“Seluruh tindakan tersebut akan dimohonkan untuk diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan,” katanya.

Penasihat hukum lainnya, Firman Wijaya, mengingatkan proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa hingga mengabaikan hukum acara pidana.

“Penegakan hukum yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak hati-hati akan berdampak merugikan para pencari keadilan,” ujar Firman.

Ia menilai pengabaian terhadap prosedur dapat menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum dilakukan secara dipaksakan.

“Karena itu menjadikan indikasi penegakan hukum yang dilakukan adalah semacam penegakan hukum yang dipaksakan,” ucapnya.

Sementara itu, penasihat hukum lainnya, Febri Diansyah menegaskan langkah hukum yang ditempuh tim advokat bukan untuk menghambat proses penyidikan, melainkan memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip due process of law.

“Penegakan hukum itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Makanya proses hukum yang benar menjadi isu penting yang kami harapkan bisa terjadi dalam konteks perkara ini dan juga perkara-perkara lain,” kata Febri.

Menurut Febri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2026 harus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun advokat dalam menjalankan proses hukum.

“Koridor-koridor yang diberikan oleh undang-undang, jaminan hak asasi manusia, dan batasan kewenangan yang jelas dari institusi penegak hukum itu harus menjadi pedoman agar penegakan hukum berjalan terang,” tuturnya.