Kementerian ESDM Dukung Penuh Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034

Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan infrastruktur kelistrikan untuk menjaga ketahanan energi serta mempercepat transisi energi nasional.

Diterbitkan 20 Januari 2026, 13:05 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan pentingnya implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebagai instrumen stretegis untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan regulasi.

Hangga menyatakan, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan program pengurangan penggunaan bahan bakal diesel sebagai bagian dari upaya menekankann ketergantungan pada impr bahan bahar minyak (BBM).

"Kunci utama dari kemandirian energi adalah sinergi antara keekonomian, keamanan pasokan, dan pelestarian lingkungan, di mana setiap langkah transisi energi harus dipastikan murah dan kompetitif sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Hangga, melansir Antara, Selasa (20/1/2026Tra).

Menurutnya, sinergi yang kuat di subsektor ketenagalistrikan di Jawa Barat memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mengawal transisi nasional.

Hangga menjelaskan, kunjungan kerja tersebut  dilakukan dalam rangka pengawasan menyeluruh terhadap rantai pasok energi nasional, mulai dari hulu migas, kilang, hingga hilir kelistrikan.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh subsistem energi bergerak sejalan dengan visi Asctaita nomor 2 dan nomor 5.

"Kunjungan di fasilitas PLN ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional yang menjadi prioritas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM," ucap Satya Hangga.

Pengawasan Rantai Pasok Energi Nasional

Fokus utama peninjauan dilakukan di Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Barat yang berfungsi sebagai pusat kendali distribusi selama 24 jam untuk memantau stabilitas frekuensi dan beban listrik secara terpusat.

UP2D berperan krusial dalam menjaga kenadalan pasokan listrik, melakukan pemantauan kondisi teknis di lapangan, serta memberikan respons gangguan secara cepat melalui penerapan teknologi smart grid.

Keberadaan pusat kendali ini memastikan dinamika permintaan energi  dari sektor industri besar, khususnya di kawasan Cikarang dan Karawang, Jawa Barat, dapat diakomodasi dengan aman dan efisien tanpa menganggu stabilitas sistem secara keseluruhan.

Sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan energi tertinggi, Jawa Barat ditopang oleh infrastruktur distribusi yang masif. Kondisi tersebut menjadikan sistem kelistrikan di wilayah ini sebagai salah satuyang paling kompleks di tanah air.

Jawa Barat sebagai Tulang Punggung Transisi Energi

PLN UID Jawa Barat tercatat sebagai pengelola sistem kelistrikan dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia. Saat ini, unit tersebut melayani lebih dari 18,1 juta pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 35.686 MVA.

Selain itu, realisasi bauran energi baru dan terbarukan (ETB) di Jawa Barat mencapai angka 33 persen, menjadikannya sebagai tulang punggung nasional dalam mengawal target energi menuju masa depan yang berkelanjutan.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat, Krisantus H Setyawan menjelaskan, U2D memegang tanggung jawab besar dalam memonitor kondisi kelistrikan dan merespon dinamika perintaan dari sektor industri dan transportasi di pusat-pusat pertmbuhan ekonomi baru.

"PLN terus melakukan transformasi sejalan dengan kebijakan transisi energi nasional, mulai dari penguatan infrastruktur digital, peningkatan sistem kontrol jaringan, hingga integrasi teknologi guna mendorong efisiensi energi yang sejalan dengan program pemerintah," jelas dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6