Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Ketua Komisi XIII DPR Ungkit Pelanggaran HAM Hingga KKN

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Dia menyinggung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa kekuasaan rezim Orde Baru.

Pimpinan Komisi HAM DPR ini mengingatkan pentingnya semua pihak memperhatikan jejak sejarah. Andreas kemudian menyinggung tentang banyaknya tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto, baik sebelum dan selama menjabat sebagai Presiden 32 tahun lamanya.

“Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam, yang sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selama memimpin negeri ini,” kata Andreas pada wartawan, Senin (10/11/2025).

Proses penetapan Pahlawan Nasional harus berjalan secara transparan, inklusif, dan berbasis pada kriteria objektif yang diatur dalam undang-undang.  

“Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti

Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” ucapnya.

Andreas menegaskan, Pahlawan Nasional bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi cermin nilai dan arah moral bangsa. Karena itu, setiap keputusan negara dalam memberikan penghargaan ini harus mempertimbangkan semangat persatuan, rekonsiliasi, dan pembelajaran bagi generasi muda.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah nama diajukan, apa kontribusi yang menjadi dasar pengakuan, dan sejauh mana peran tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Pemerintah perlu memastikan prosesnya terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan tafsir politis. 

“Jangan sampai pemberian gelar Pahlawan Nasional hanya demi kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu karena akan mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Andreas.

Presiden kedua RI Soeharto diberi gelar pahlawan nasional tepat pada hari pahlawan 10 November 2025. Gelar pahlawan ini diberikan setelah lebih dari satu dekade nama Soeharto pertama kali diusulkan.

Dalam perjalanannya, pemberian gelar Soeharto mendapat pro kontra di kalangan masyarakat. Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang kontra terkait penetapan mendiang ayahnya sebagai Pahlawan Nasional.

"Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, saya, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana karena memang kita kan negara kita ini kan kesatuan Bhinneka banyak macem-macemnya. Monggo-monggo saja," jelas Tutut usai penetapan Presiden Soeharto sebagao Pahlawan Nasional di Istana Negara Jakarta, Senin (10/11/2025).

Tutut menuturkan, pro kontra merupakan hal yang biasa terjadi. Asalkan semua masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

"Boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," kata Tutut.

"Pro kontra kan masyarakat Indonesia tuh kan macem-macem ya. Ada yang pro dan ada yang kontra itu wajar-wajar saja," sambungnya.

Tutut mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat hal-hal yang sudah dikerjakan Soeharto sejak muda hingga menjadi presiden. Tutut yang selalu mendampingi Soeharto menyebut ayahnya berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

"Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia," tuturnya.

Tutut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dia menekankan keluarga tidak dendam atau kecewa terhadap masyarakat yang menolak penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional.