Komisi V DPR Bakal Bentuk Panja Usut Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR berencana membentuk panitia kerja (Panja) untuk mendalami kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Insiden tersebut menyebabkan sejumlah penumpang meninggal dunia.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan kecelakaan kapal serupa bukan kali pertama terjadi. Karena itu, evaluasi terhadap sistem keselamatan dan pengawasan angkutan laut dinilai perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali menimbulkan korban jiwa.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah keterangan sejumlah korban yang mengaku tidak mendengar alarm ketika kapal mulai tenggelam. Menurut Lasarus, aspek tersebut perlu turut didalami, termasuk kesiapan sistem keselamatan di kapal.

“Ini kan bukan pertama kalinya kecelakaan kapal seperti ini. Ada korban jiwa, kemudian korban juga bilang tidak ada alarm ketika kapal itu mau tenggelam. Ini mungkin ada evaluasi terkait keselamatan korban untuk menghindari korban jiwa ke depannya,” kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Lasarus juga menilai pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terhadap kapal-kapal perlu dievaluasi, termasuk mekanisme pemeriksaan atau ramp check.

“Ramp check itu hanya sistem list. List-nya juga random. Harusnya yang masuk kapal itu benar-benar didata, kemudian bobot-bobot kapal juga harus dihitung,” ujarnya.

Selain sistem pemeriksaan, Lasarus mempertanyakan keputusan kapal tetap berlayar ketika kondisi cuaca disebut kurang baik. Ia meminta informasi mengenai kondisi cuaca, pembaruan situasi laut, hingga pertimbangan nakhoda dalam menentukan pelayaran turut diperiksa.

“Ini kan alasannya cuaca, katanya cuaca kurang bagus. Kalau cuaca kurang bagus, kenapa berlayar? Informasi cuaca mereka terima atau tidak, meng-update cuaca atau tidak, boleh atau tidak berlayar? Nakhodanya bagaimana? Informasi dari nakhoda ini kami minta semua diinvestigasi,” katanya.

Banyaknya aspek yang perlu didalami menjadi pertimbangan Komisi V DPR untuk membentuk Panja. Langkah tersebut juga mempertimbangkan permintaan masyarakat dan sejumlah partai politik di DPR agar pengelolaan angkutan laut oleh Kementerian Perhubungan diperiksa lebih jauh.

“Kalau kami mau mengurai satu per satu supaya nanti bisa memanggil banyak pihak dalam konteks pendalaman mencari tahu sebab kecelakaan, kami akan bentuk Panja. Ruang gerak kami lebih dalam dan Panja juga harus punya rekomendasi nanti,” jelasnya.

Lasarus mengatakan Panja nantinya dapat memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran, termasuk dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pendalaman.

“Kalau misalnya Panja nanti merekomendasikan ada tindak pidana, ada pelanggaran pidana, tentu kami akan merekomendasikan supaya diusut juga dari sisi pidananya,” tuturnya.

Komisi V DPR juga akan memanggil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terkait kecelakaan tersebut. Lasarus menegaskan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh.

“Pasti. Pimpinan Komisi V akan mempreteli Kementerian Perhubungan, akan dikuliti,” tegasnya.