Dede Yusuf Bocorkan Opsi Ambang Batas RUU Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan, komunikasi antar-ketua umum partai politik telah berjalan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, termasuk mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Dede menyebut angka 4 persen atau 5 persen menjadi opsi paling kuat dalam pembahasan tersebut, meski hingga kini belum ada keputusan final.

“Memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya nggak tahu, tetapi pada dasarnya memang ada beberapa opsi,” ujar Dede kepada wartawan, Selasa (15/8/2026).

Menurut Dede, penyusunan opsi dalam RUU Pemilu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan akademisi dan masyarakat sipil, hingga kemungkinan menggunakan desain DPR versi lama.

“Kita ini sebenarnya membuat opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK, lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR versi lama. Ini kita blend in, lalu kemudian itulah yang disampaikan kepada para ketua umum partai,” katanya.

Ia menilai angka 4 persen atau 5 persen masih sangat rasional dan sejalan dengan standar di beberapa negara. Sebaliknya, patok 7 persen dinilainya terlalu tinggi.

“Memang angka 4 atau 5 persen ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau 7 persen mungkin terlalu tinggi. 4 persen atau 5 persen. Saya pikir ini sesuatu yang masih sangat masuk di dalam rasio kita,” lanjut Dede.

Selain ambang batas parlemen, pembahasan RUU Pemilu juga berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Isu ini dinilai tak lepas dari rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dede menerangkan, pemilu nasional mencakup pemilihan DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, sehingga posisi DPRD dalam pemilu daerah perlu dirumuskan secara konstitusional.

“Yang mana yang masuk ke rezim pemilu daerah? Apakah cukup pilkada saja? Atau ada DPRD-nya? Tetapi kalau kita DPRD, tidak berani melawan undang-undang dasar. Undang-undang dasar mengatakan DPRD adalah bagian dari pemilu nasional,” jelasnya.

Mengenai ambang batas pencalonan presiden, Dede menilai keputusan MK yang menetapkan angka 0 persen sudah tepat untuk membuka ruang kompetisi secara luas.

“Kalau 0 persen, saya rasa keputusan MK sudah pas. 0 persen itu berarti memberikan ruang kepada siapa pun untuk dipilih, atau memilih atau dipilih,” kataya.

Kendati demikian, Dede menekankan masih ada persoalan teknis dan rekayasa konstruksi konstitusional yang harus dirumuskan setelah ambang batas tersebut dihapus, terutama soal mekanisme pencalonan.

“Yang masih menjadi rekayasa, konstruksi konstitusional, itu adalah apakah kita mau semuanya boleh masuk atau berbasiskan koalisi. Kalau misalnya kita berbicara, berapa pasangan yang boleh masuk? Dua, tiga, empat, lima? Karena tujuan utamanya adalah mencari efektivitas,” tutur Dede.

Ia menegaskan seluruh draf pembahasan nantinya akan diserahkan ke Komisi II DPR untuk diproses secara formal.

“Kami Komisi II sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya. Tetapi apabila semuanya sudah ketemu, seperti Golkar dan PKS, nanti masuknya ke Komisi II,” pungkasnya.