DPR Desak Strategi Baru Pemerintah Hadapi KKB Papua

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh mendesak pemerintah menyusun strategi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara sistematis dan berkelanjutan.

Desakan itu disampaikan setelah tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak saat menjalankan tugas.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” kata Oleh Soleh kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat segera mengusut kasus tersebut secara tuntas.

Menurutnya, tiga pegawai pemerintah itu menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas pelayanan publik.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujarnya.

Ia meminta aparat mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik aksi kekerasan tersebut dengan tetap menjunjung hukum dan perlindungan masyarakat sipil.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.

Desakan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Ia meminta aparat segera menangkap pelakunya.

Dave juga mendorong penguatan pengamanan di titik rawan dan jalur aktivitas masyarakat maupun aparatur pemerintah.

Menurutnya, koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat agar ancaman dapat direspons cepat dan tepat.

“TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya,” kata Dave kepada wartawan, Jumat.

Namun, ia mengingatkan setiap tindakan di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku yang menarik pelatuk.

Aparat juga harus mengungkap pihak yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan.

“Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” ujar Sukamta.

Ia meminta pemerintah memperkuat deteksi dini, intelijen, pengamanan wilayah, dan perlindungan masyarakat sipil, terutama mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” tegasnya.