Anggota DPR Usul BMKG, Badan Geologi dan BNPB Jadi Satu Lembaga

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengusulkan Badan Geologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berada dalam satu payung kelembagaan. Usulan tersebut disampaikan merespons wacana penggabungan Badan Geologi dengan BMKG.

Menurut Edi, penyatuan ketiga lembaga dapat memperjelas koordinasi sekaligus mengurangi potensi ego sektoral dalam penanganan bencana.

Dia menilai BMKG, Badan Geologi, dan BNPB memiliki fungsi yang saling berkaitan, mulai dari mendeteksi potensi bencana hingga melakukan penanganan.

“Makanya sekarang misalnya Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara geologi masuk kepada BMKG ya, BMKG misalnya. Saya malah pikir lain. Kenapa nggak BNPB, BMKG, geologi jadi satu aja? Jadi satu payung, dreng, seperti itu,” kata Edi dalam Dialetika Demokrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema ‘Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Edi bahkan membuka peluang agar lembaga gabungan tersebut nantinya memiliki bentuk kementerian.

“Jadi semuanya jelas ini apa yang dilakukan, koordinasinya jelas. Satu bisa jadi kementerian atau apa,” ujarnya.

Dia menekankan koordinasi antarlembaga menjadi hal penting dalam menghadapi bencana. Menurutnya, BMKG, Basarnas, BNPB, BPBD, TNI, dan Polri perlu memiliki langkah yang terintegrasi sejak potensi bencana teridentifikasi hingga upaya perlindungan masyarakat dilakukan.

“Koordinasi para pihak BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri harus- harus- harus memang apa namanya ya, harus tepat lah. Harus pas lah gitu loh, harus tune in lah. Jangan sampai muncul ego sektoral antar satu lembaga dengan yang lembaga-lembaga yang lain,” katanya.

Edi menilai gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan BMKG merupakan langkah yang baik.

Namun, dia meminta proses pengintegrasian tersebut dikaji secara matang agar tidak sekadar menggabungkan institusi, melainkan benar-benar meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

“Jadi ide Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal memang pengejawantahan pikiran beliau harus berhati-hati betul, dimitigasi betul, dicek betul, sehingga nanti munculnya apa. Yang intinya adalah proteksi kita kepada rakyat akan semakin baik,” ungkapnya.

Selain kelembagaan, Edi menilai kesiapan menghadapi bencana juga harus didukung anggaran yang memadai. Dia menyinggung kebutuhan penguatan anggaran bagi BMKG dan Basarnas.

“Dan di sinilah kita butuhkan, saya berharap political will kita jelas. Sehingga nanti ketika ada sesuatu kita udah siap,” ujarnya.

Menurut Edi, kesiapsiagaan bencana harus dibangun berdasarkan pemetaan risiko yang jelas. Jika hasil pemetaan menunjukkan terdapat 500 dari 1.000 kepala keluarga yang berpotensi terdampak dan rumah mereka diperkirakan mengalami kerusakan, pemerintah seharusnya telah menyiapkan langkah penanganannya.

“Artinya udah kita siapkan. Mapping-nya…” tandasnya.