Menkop Ferry Juliantono Sebut Simpan Pinjam Koperasi Cara Bertahan Rakyat di Era Pasar Bebas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membeberkan arah besar kebijakan pemerintah dalam mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat.

Ia menegaskan, kegiatan simpan pinjam koperasi merupakan mekanisme bertahan rakyat di tengah praktik ekonomi pasar bebas.

"Tidak bisa dipungkiri, ada pihak-pihak yang tidak ingin koperasi menjadi besar. Saat ini koperasi tertinggal jauh dari BUMN dan BUMD dari sisi aset, anggota, maupun modal. Tapi Presiden memberi amanat untuk menuntaskan kembali cita-cita para pendiri bangsa, menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang punya andil besar dalam perekonomian Indonesia," ujar Ferry pada forum BA Center 'Mewujudkan Koperasi sebagai Sokoguru yang Sehat, Kuat, Mandiri dan Terpercaya dalam Perekonomian Nasional', yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Ia juga menekankan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah tumbuh hingga 82.000 unit.

Namun, Ferry mengakui tantangan infrastruktur desa masih besar, mulai dari keterbatasan listrik, akses internet, hingga fasilitas energi di wilayah pesisir.

Ferry menjelaskan, koperasi desa ke depan diwajibkan memiliki berbagai unit usaha strategis sesuai amanat Presiden, mulai dari gerai sembako, apotek dan gerai obat, pergudangan, unit simpan pinjam, hingga kendaraan logistik untuk memperlancar distribusi barang dari dan ke desa.

"Target Presiden, pada Maret 2026 sebanyak 80.000 bangunan fisik KDKMP harus selesai dan siap operasional. Dari program ini diharapkan mampu menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja," jelas Ferry.

Kemudian, Ketua Forum Koperasi Indonesia Andi Arslan Djunaidi menyoroti masih lemahnya keberpihakan negara terhadap koperasi. Dia menegaskan, persoalan utama koperasi saat ini bukan sekadar soal kemampuan bersaing, melainkan hambatan regulasi.

"Selama ini kami merasa negara tidak hadir di koperasi. Kalau bicara kompetitor, itu soal apakah kita mampu bersaing atau tidak. Tapi selama 52 tahun saya menjadi anggota koperasi, justru persoalan terbesar selalu di regulasi," ujar Andi pada acara yang sama.

Ia juga menyinggung persoalan layanan perbankan digital koperasi yang dinilai telah setara dengan perbankan, namun justru mendapat tekanan untuk dihentikan.

"Mobile banking koperasi itu kami kembangkan sendiri, tanpa bantuan pihak luar. Tapi kami malah diminta bertahap menutupnya. Di situ kami merasa negara lebih berpihak pada perbankan daripada koperasi," kata Andi.

Menurutnya, tanpa keseriusan negara, wacana menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian akan menjadi sangat berat untuk direalisasikan.

Sementara itu, Pendiri BAcenter, Burhanudin Abdullah, menguatkan pernyataan tersebut dengan memaparkan persoalan regulasi yang mengekang ruang gerak koperasi.

"Saat ini ada 17 aturan yang secara langsung melarang koperasi untuk berkiprah lebih luas. Ini harus segera dibongkar kalau kita sungguh-sungguh ingin koperasi maju," tegas Burhanudin.

Menkop Ferry Juliantono lalu membeber arah besar kebijakan pemerintah dalam mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat.

Ia menegaskan, kegiatan simpan pinjam koperasi merupakan mekanisme bertahan rakyat di tengah praktik ekonomi pasar bebas.

"Tidak bisa dipungkiri, ada pihak-pihak yang tidak ingin koperasi menjadi besar. Saat ini koperasi tertinggal jauh dari BUMN dan BUMD dari sisi aset, anggota, maupun modal. Tapi Presiden memberi amanat untuk menuntaskan kembali cita-cita para pendiri bangsa, menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang punya andil besar dalam perekonomian Indonesia," kata Ferry.

Ia juga menekankan visi Presiden untuk mengembalikan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah tumbuh hingga 82.000 unit.

Namun, ia mengakui tantangan infrastruktur desa masih besar, mulai dari keterbatasan listrik, akses internet, hingga fasilitas energi di wilayah pesisir.

"Koperasi desa ke depan diwajibkan memiliki berbagai unit usaha strategis sesuai amanat Presiden, mulai dari gerai sembako, apotek dan gerai obat, pergudangan, unit simpan pinjam, hingga kendaraan logistik untuk memperlancar distribusi barang dari dan ke desa," kata Ferry.

"Target Presiden, pada Maret 2026 sebanyak 80.000 bangunan fisik KDKMP harus selesai dan siap operasional. Dari program ini diharapkan mampu menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja," jelas dia.