Trump Keliru Sebut Iran Republik Islam Jepang

Liputan6.com, Ankara - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (8/7/2026) keliru menyebut Iran sebagai "Republik Islam Jepang" ketika berbicara tentang serangan rudal ke sebuah kapal induk AS. Kekeliruan itu mencolok karena Jepang merupakan sekutu lama Washington, sementara "Republik Islam" merujuk pada Iran.

Trump melontarkan pernyataan tersebut saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di ibu kota Turki, Ankara, di sela-sela KTT NATO.

"Kami ditembaki 111 rudal oleh Republik Islam Jepang," kata Trump seperti dilaporkan SCMP.

Ia kemudian mengatakan rudal-rudal itu ditembakkan ke kapal induk USS Abraham Lincoln dalam rentang waktu satu jam dan berhasil dicegat.

Angkatan Laut AS telah mengerahkan 19 kapal di perairan sekitar Iran. Armada tersebut mencakup dua kapal induk, yakni USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. Bush, serta satu kapal serbu amfibi yang membawa lebih dari 1.000 marinir, 14 kapal perusak, satu kapal penjelajah, dan satu kapal pangkalan laut ekspedisi.

Jepang dan AS merupakan sekutu keamanan lama. Keduanya juga terus memperdalam kerja sama dalam menghadapi ancaman dari negara-negara seperti China dan Korea Utara. Di sisi lain, Jepang juga menjaga hubungan baik dengan Iran.

Dalam pertemuan itu, Trump juga mengatakan kepada Zelenskyy bahwa AS akan memberikan lisensi agar sistem pertahanan udara Patriot dapat diproduksi di luar negeri untuk Ukraina. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu Ukraina menghadapi serangan rudal Rusia, sekaligus menjadi capaian besar bagi Kyiv yang sangat membutuhkan teknologi itu dalam perang yang kini memasuki tahun kelima.

"Kami akan memberi mereka hak untuk membuat Patriot. Kami akan menunjukkan kepada mereka cara membuatnya," sebut Trump. "Saya pikir mereka bisa memproduksinya dengan cukup cepat."

Sistem Patriot dikenal mahal, banyak diminati, dan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi. Zelenskyy selama bertahun-tahun meminta tambahan sistem pertahanan udara tersebut. Belakangan, ia juga meminta lisensi agar Ukraina dapat memproduksinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar negeri.