DK PBB Desak Militer Myanmar Segera Akhiri Kekerasan

Pengunjuk rasa anti-kudeta mengeluarkan alat pemadam kebakaran untuk melawan dampak gas air mata yang ditembakkan oleh polisi selama demonstrasi di Yangon, Myanmar, pada 4 Maret 2021. (Foto: AP)

Liputan6.com, Yangon - Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan mendalam pada Rabu (1011) atas meningkatnya kekerasan di seluruh Myanmar dan dalam sebuah pernyataan langka, yang disetujui oleh 15 anggota, menyerukan diakhirinya segera pertempuran dan agar militer menahan diri sepenuhnya.

Ada laporan tentang penumpukan senjata berat dan pasukan di negara bagian Chin, menunjukkan serangan tentara yang akan segera terjadi untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari. Demikian seperti dilaporkan dari laman Channel News Asia, Kamis (11/10/2021).

"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian segera kekerasan dan untuk memastikan keselamatan warga sipil," kata pernyataan itu.

Junta Myanmar tidak berkomentar mengenai situasi di Chin, wilayah perbatasan yang bergejolak yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dewan Keamanan PBB angkat bicara soal kudeta Myanmar. DK PBB meminta junta militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya dibebaskan.

2 dari 3 halaman

Kacau Sejak Kudeta Militer

FOTO: Protes Kudeta Militer, Warga Myanmar di Thailand Bakar Gambar Jenderal Min Aung Hlaing — Warga Myanmar yang tinggal di Thailand membakar gambar Jenderal Min Aung Hlaing saat protes di depan Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok, Thailand, Kamis (4/2/2021). Jenderal Min Aung Hlaing menjadi tokoh di balik kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Myanmar telah kacau akibat aksi protes dan kekerasan sejak kudeta, dengan junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebutnya "teroris".

“Anggota Dewan Keamanan ... mengulangi keprihatinan mendalam mereka pada perkembangan di Myanmar menyusul deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada 1 Februari dan seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya," kata pernyataan itu, yang dirancang oleh Inggris.

“Mereka mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar," kata pernyataan itu.

3 dari 3 halaman