Anwar Ibrahim Janji Upayakan Myanmar Kembali Berperan Penuh di ASEAN

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahnya akan melakukan segala upaya agar Myanmar kembali dapat berperan penuh dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pernyataan itu disampaikan PM Anwar seusai bertemu dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, yang didukung militer, pada Kamis (8/10/2026).

PM Anwar juga berjanji melanjutkan kerja sama dengan Myanmar, termasuk dalam pemulangan ribuan warga Myanmar dari Malaysia. Langkah pemulangan tersebut menuai kritik luas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM) karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan mereka di tengah perang saudara yang masih berlangsung di Myanmar.

Min Aung Hlaing, mantan panglima militer Myanmar, melakukan kunjungan selama dua hari ke Malaysia sebagai bagian dari upayanya mendapatkan pengakuan internasional yang lebih luas. Ia menjadi presiden pada April lalu melalui pemilu yang dikecam luas oleh negara-negara Barat dan kelompok HAM karena dinilai sebagai rekayasa.

Myanmar dilanda krisis sejak 2021, ketika Min Aung Hlaing memimpin kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan hasil pemilu demokratis. Kudeta tersebut memicu konflik bersenjata di berbagai wilayah negara itu.

Sejak kudeta, Min Aung Hlaing dan sejumlah pejabat tinggi Myanmar dilarang menghadiri KTT ASEAN karena tidak menjalankan rencana perdamaian yang disepakati melalui organisasi tersebut. Meski demikian, beberapa negara anggota ASEAN mulai berupaya menjalin kembali hubungan dengan Myanmar.

Sejak menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing telah mengunjungi sejumlah negara anggota ASEAN, yakni Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

PM Anwar mengakui masih ada kekhawatiran terkait proses demokrasi di Myanmar. Namun, ia menilai perbedaan yang ada harus tetap dihormati. Menurutnya, Min Aung Hlaing telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama.

"Kami di Malaysia akan melakukan segala upaya untuk memperkuat kerja sama ini dan pada akhirnya memastikan Myanmar kembali diterima dalam hubungan antarnegara tanpa prasangka, khususnya dalam kerangka ASEAN," kata PM Anwar dalam konferensi pers seusai pertemuan seperti dilaporkan CNA.

PM Anwar menyampaikan apresiasi kepada Min Aung Hlaing karena Myanmar telah menerima kembali 10.493 warganya yang dipulangkan dari Malaysia hingga saat ini.

Pemerintah Malaysia sebelumnya menyatakan tidak lagi mampu menampung pengungsi dari Myanmar karena dianggap membebani keuangan negara dan menimbulkan risiko keamanan. Malaysia bukan negara pihak dalam Konvensi PBB tentang Status Pengungsi dan menganggap para pencari suaka sebagai pendatang ilegal.

Bulan lalu, Malaysia memulangkan sekitar 1.500 orang menggunakan kapal Angkatan Laut Myanmar. Pemulangan itu merupakan bagian dari program yang lebih luas, dengan jumlah orang yang berpotensi dideportasi mencapai 5.000 orang.

Dalam konferensi pers pada Kamis, Min Aung Hlaing mengatakan warga Myanmar yang masih ditahan di pusat penahanan imigrasi Malaysia akan dipulangkan secepat mungkin.

"Karena kondisi cuaca saat ini mendukung, saya akan mengirim kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Myanmar akan mengajukan permintaan resmi kepada Malaysia agar pemulangan tersebut dapat dilakukan.

Min Aung Hlaing juga mengundang PM Anwar untuk mengunjungi Myanmar "ketika waktunya tepat".

Belum diketahui apakah warga Rohingya termasuk di antara ribuan orang yang telah dipulangkan dari Malaysia ke Myanmar.

Banyak warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah operasi militer besar-besaran di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Operasi tersebut kini menjadi pokok perkara dugaan genosida yang ditangani Mahkamah Internasional (ICJ).

Malaysia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebelumnya mengecam keras operasi militer tersebut.

Namun, sikap masyarakat Malaysia terhadap pengungsi Rohingya berubah dalam beberapa tahun terakhir. Warga Rohingya semakin sering menghadapi pelecehan dan pengawasan ketat, di tengah meningkatnya ujaran kebencian serta penyebaran informasi keliru di internet.

Anwar sebelumnya menyatakan akan mendesak Myanmar agar bersedia menerima kembali para pengungsi Rohingya.

Menurut badan pengungsi PBB (UNHCR), terdapat lebih dari 193.000 pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar di Malaysia. Sekitar 65 persen di antaranya merupakan warga Rohingya.

Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis resmi di negara itu. Pemerintah Myanmar tidak memberikan kewarganegaraan kepada sebagian besar warga Rohingya.