Aung San Suu Kyi Dijerat Kasus Korupsi Lagi, Terancam Sanksi Penjara 1 Dekade Lebih

Liputan6.com, Naypyidaw - Aung San Suu Kyi dijerat empat tuduhan korupsi baru oleh pemerintah yang dibentuk militer. Pengacara pemimpin Myanmar yang digulingkan itu mengatakan pada Senin 12 Juli 2021.

Seperti dikutip dari Associated Press (AP), Rabu (14/7/2021), militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung Suu Kyi pada Februari dan menangkapnya serta anggota-anggota penting partai Liga Nasional untuk Demokrasi, termasuk Presiden Win Myint. Perlawanan rakyat yang meluas terhadap pengambilalihan militer terus berlanjut, meskipun tindakan keras oleh pasukan keamanan untuk membatalkannya.

Sejak pengambilalihan itu, pemerintah baru telah mengajukan sejumlah tuntutan pidana terhadap Suu Kyi yang  kemudian ditahan, dan beberapa rekannya.

Pendukung Suu Kyi serta analis independen mengatakan semua tuduhan bermotif politik dan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer.

Suu Kyi saat ini diadili di ibu kota Naypyitaw atas tuduhan penghasutan — didefinisikan sebagai menyebarkan informasi yang dapat menyebabkan alarm atau kerusuhan publik — dua tuduhan melanggar pembatasan pandemi COVID-19 selama kampanye pemilihan 2020; mengimpor walkie-talkie secara ilegal untuk digunakan pengawalnya; dan penggunaan radio tanpa izin. Win Myint adalah rekan terdakwanya atas beberapa dakwaan.

Suu Kyi juga menghadapi dakwaan tambahan yang belum diadili: menerima suap, yang diancam hukuman hingga 15 tahun penjara, dan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi, yang diancam hukuman maksimum 14 tahun.

Salah satu pengacaranya, Min Min Soe, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa akan ada sidang pertama atas dakwaan baru pada 22 Juni di Pengadilan Tinggi di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu. Dia mengatakan dua dari tuduhan itu semata-mata terhadap Suu Kyi, dan dua lainnya termasuk orang tambahan, tetapi tidak ada rincian lain yang diberikan kepada timnya.

Sebuah konferensi pers panjang lebar yang diadakan Senin oleh pemerintah Myanmar tidak menyebutkan tuduhan baru.