AS Cabut Sanksi Eritrea saat Jalur Minyak Timur Tengah Terganggu

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi terhadap Eritrea. Kementerian Luar Negeri AS seperti dilaporkan Al Jazeera menyatakan Presiden Donald Trump memutuskan tidak memperpanjang sanksi yang diberlakukan sejak 2021 terhadap negara yang berada di kawasan strategis Laut Merah itu demi memajukan kepentingan AS di kawasan.

Letak Eritrea di Tanduk Afrika berpotensi semakin penting di tengah perang Iran yang masih berlangsung. Laut Merah kini menjadi jalur penting pengiriman minyak setelah Selat Hormuz ditutup.

Namun, jalur pelayaran di kawasan Laut Merah juga menghadapi tekanan, terutama di sekitar Selat Bab al-Mandeb, seiring menguatnya posisi Houthi dalam pertempuran di Yaman.

Pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden memberlakukan sanksi pada November 2021. Sanksi itu menyasar pasukan Eritrea, partai Presiden Isaias Afwerki, Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (PFDJ), serta sejumlah pihak lain di negara tersebut.

Pasukan Eritrea dituduh melakukan kekejaman selama konflik di wilayah Tigray, Ethiopia. Dalam perang itu, pasukan Eritrea mendukung militer pemerintah federal Ethiopia.

Perang tersebut berakhir pada akhir 2022 setelah pemerintah Ethiopia di Addis Ababa dan kelompok pemberontak Tigray menandatangani kesepakatan damai.

Sanksi AS terhadap Eritrea sebelumnya diperpanjang setiap tahun melalui deklarasi presiden mengenai keadaan darurat nasional, termasuk pada tahun lalu oleh pemerintahan Trump.

Namun, pada Jumat (18/9), Kementerian Keuangan AS menerbitkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa keadaan darurat nasional tersebut telah berakhir.

Eritrea menyambut pencabutan sanksi itu dan mengatakan kebijakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang tak terhitung bagi negaranya.

"Sanksi sepihak yang diberlakukan pemerintahan Biden lima tahun lalu tidak dapat dibenarkan berdasarkan tolok ukur apa pun ... Karena itu, kami menyambut langkah dan tindakan korektif yang diambil pemerintahan Trump," kata Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel kepada kantor berita Reuters.

Konflik di Tigray menewaskan sedikitnya 600.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan besar. Hingga kini, beberapa ratus ribu orang masih mengungsi.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pelaksanaan kesepakatan untuk mengakhiri perang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Namun, AS menilai sudah saatnya menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan realitas saat ini dan bekerja sama dengan Eritrea dan Ethiopia untuk memajukan kepentingan AS.