Analis: Negara Mitra Harus Pahami Risiko Proyek Infrastruktur Belt and Road China

Pada 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan rencana inisiatif infrastruktur lintas benua. China akan bekerja dengan negara-negara mitra di bawah dua program yang disebut Jalur Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21.

Bersama-sama, ini kemudian dikenal sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Dirancang untuk mencakup 4,4 miliar orang dengan PDB kumulatif sekitar US$ 21 triliun, BRI sedang diterapkan di lebih dari 70 negara berkembang, seperti yang dicontohkan oleh proyek-proyek yang sudah selesai dan sedang berlangsung, seperti Pipa Gas China-Myanmar, Kereta Api Jakarta-Bandung, Taman Industri China-Thailand, dan Pelabuhan Gwadar di Pakistan.

Lima pilar Sabuk dan Jalan - koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan pertukaran orang-ke-orang — memandu upaya Cina untuk terhubung ke tetangga-tetangganya dan untuk mempromosikan perdagangan dan pengaruh internasional China.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pembangunan telah melebar dari fokus pada pembangunan ekonomi ke konsep pembangunan inklusif yang lebih luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memimpin pencarian konsep umum pembangunan yang lebih luas, yang pertama kali ditangkap dalam Tujuan Pembangunan Milenium dan yang terbaru dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang disetujui oleh 193 negara. China telah berkomitmen bahwa BRI akan diselaraskan dengan SDG melalui kemitraannya dengan Program Pembangunan PBB.

Namun, ketika negara-negara Asia Tengah memperkuat hubungan dengan Beijing saat mereka bersaing untuk menerima bagian dari Inisiatif Belt and Road yang membentang dari China ke Eropa, pinjaman dari Beijing menggelembung di semua negara kecuali Kazakhstan, yang menerima investasi langsung dari berbagai negara, dan Uzbekistan --Nikkei Asian Review melaporkan.

Tajikistan dilaporkan menyerahkan tambang emas ke China pada April 2018 sebagai imbalan US$ 300 juta dalam pendanaan untuk membangun pembangkit listrik.

Sementara Kirgiztan dilaporkan memiliki kontrak dengan bank China yang dikelola pemerintah untuk pembangkit listrik di ibukota Bishkek yang mencakup klausul yang memberi Beijing kendali atas aset berjangkauan luas jika negara itu gagal membayar. China juga diperkirakan menuntut konsesi dalam negosiasi untuk pendanaan pembangunan kereta api.

Risiko tersembunyi dalam proyek-proyek Belt and Road terungkap setelah Sri Lanka pada tahun 2017 memberi China hak pengoperasian ke pelabuhan Hambantota selama 99 tahun ketika negara pulau itu berjuang untuk membayar hutang.

China bertujuan untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tengah untuk menurunkan harga perolehan sumber daya, kata Andrei Grozin, yang mengepalai departemen Asia Tengah di CIS Institute seperti dikutip dari Nikkei Asian Review.

Beijing juga berencana untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pertanian di negara-negara bekas Soviet seperti Ukraina yang mencari integrasi dengan Uni Eropa, meningkatkan pengaruhnya di Eropa Timur ketika pertentangan antara Moskow dan Washington tumbuh.

Ukraina dan China menyetujui US$ 7 miliar dalam proyek bersama di komisi antar pemerintah pada akhir 2017. Pembangunan jalan raya dan basis ekspor biji-bijian mengalami kemajuan.

"Sebuah faksi pro-China diam-diam muncul di wilayah itu," kata seorang pejabat tinggi Ukraina seperti dikutip dari Nikkei Asian Review.