China Kembali Gelar Patroli Penjaga Pantai di Perairan Timur Taiwan

Liputan6.com, Beijing - China pada Sabtu (4/7) mengerahkan patroli baru kapal penjaga pantai di perairan sebelah timur Taiwan. Langkah tersebut memicu protes keras dari Taipei setelah operasi serupa bulan lalu menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara Barat.

Militer China hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan, yang oleh Beijing diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Belakangan, Beijing juga semakin mengandalkan kapal penjaga pantai untuk menegaskan klaim tersebut. Taiwan menyebut pendekatan ini sebagai lawfare, yakni penggunaan instrumen penegakan hukum untuk memberikan dasar legal bagi tindakan China.

Dalam pernyataannya, Penjaga Pantai China seperti dilaporkan CNA mengatakan armadanya akan menggelar "patroli penegakan hukum" di kawasan tersebut. Beijing juga menyatakan akan memperkuat patroli di wilayah yang diklaim sebagai perairan yurisdiksi China.

Penjaga Pantai China menegaskan patroli itu bertujuan untuk "dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China."

Pemerintah Taiwan mengecam patroli terbaru tersebut dan menyebutnya sebagai "perluasan kewenangan secara ilegal yang melanggar hukum internasional serta mengganggu stabilitas kawasan."

Penjaga Pantai Taiwan mengatakan pihaknya terus memantau dua kapal China dan telah mengerahkan dua kapal untuk membayangi sekaligus mengawasi pergerakan keduanya.

Hingga Sabtu pagi waktu setempat, dua kapal China terpantau berada sekitar 100 kilometer di sebelah timur Hualien, lokasi salah satu pangkalan udara utama Taiwan. Meski demikian, kapal-kapal itu masih berada di luar kawasan perairan terbatas.

Penjaga Pantai Taiwan menegaskan akan "terus menempuh segala langkah yang diperlukan untuk secara tegas mengusir kapal-kapal China yang mengganggu perairan kami" serta "menjamin keamanan wilayah maritim kami."

Ini merupakan kali kedua dalam sekitar satu bulan China mengirim kapal penjaga pantainya ke perairan di lepas pantai timur Taiwan.

Langkah tersebut berpotensi memperuncing sengketa diplomatik yang juga menarik perhatian Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris.

Menurut China, patroli pertama pada Juni dilakukan sebagai respons atas pengumuman Jepang dan Filipina yang akan memulai pembicaraan resmi mengenai batas maritim kedua negara. Beijing menilai pembahasan tersebut menyangkut perairan yang diklaim China di sekitar Taiwan.

Pada Rabu (1/7), Taiwan meminta kapal-kapalnya yang beroperasi di perairan timur agar mengabaikan setiap permintaan pemeriksaan atau naik ke kapal yang diajukan Penjaga Pantai China. Jika diperlukan, Penjaga Pantai Taiwan akan turun tangan untuk mencegah tindakan tersebut.

China tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Sebaliknya, Taiwan menegaskan Beijing tidak memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan maupun yurisdiksi atas pulau tersebut dan perairan di sekitarnya.

Pada Kamis (2/7), Kementerian Sumber Daya Alam China menerbitkan dokumen berbahasa Inggris yang disebut sebagai "pendapat hukum" terkait pembicaraan batas maritim antara Jepang dan Filipina.

Dalam dokumen tersebut, China menyatakan Jepang dan Filipina seharusnya membahas persoalan itu dengan Beijing, bukan dengan Taiwan.

"Semua negara lain harus menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada Jepang dan Filipina," demikian bunyi dokumen tersebut.