China Sanksi Menteri Paraguay dan Belize, Singgung Isu Kemerdekaan Taiwan

Liputan6.com, Beijing - China menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Villate dan Menteri Luar Negeri Belize Francis Fonseca pada Senin (12/10/2026) karena hubungan mereka dengan Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Melalui situs resminya, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa sanksi tersebut bertujuan melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional China, sekaligus menentang upaya memisahkan Taiwan dari China.

"Sejumlah politikus di Paraguay dan Belize secara sukarela menjadi alat otoritas Taiwan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dengan mencari dukungan pihak asing," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning seperti dilaporkan Associated Press.

Menurut Mao, kedua pejabat tersebut pernah mengunjungi Taiwan dan menerima kunjungan pihak-pihak yang dianggap Beijing sebagai kelompok separatis pendukung kemerdekaan Taiwan.

Mao juga menuduh mereka menyebarkan informasi palsu mengenai serangan siber yang dikaitkan dengan China untuk mencemarkan nama baik. Ia menyebut tindakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang serius di tingkat internasional.

Paraguay dan Belize termasuk di antara 12 negara yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan dengan mengerahkan pesawat tempur dan kapal perang ke sekitar pulau itu hampir setiap hari.

China semakin gencar pula membujuk negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan agar beralih menjalin hubungan dengan Beijing. Sejumlah negara, termasuk Nauru, Honduras, dan Nikaragua, telah mengalihkan pengakuan diplomatik mereka dari Taiwan ke China dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagian besar negara yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan merupakan negara-negara kecil di Amerika Tengah, Karibia, dan Pasifik Selatan. Selain itu, terdapat Eswatini di Afrika bagian selatan dan Vatikan.

Sanksi terhadap Villate dan Fonseca lebih bersifat simbolis karena pejabat dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan umumnya tidak bepergian ke China.

Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset yang mungkin dimiliki kedua pejabat di China, penolakan visa dan larangan masuk ke negara itu, serta larangan bagi warga dan organisasi China untuk bekerja sama dengan mereka.

Pemerintah Paraguay telah menyatakan penolakannya terhadap sanksi China dan kembali menegaskan dukungannya terhadap Taiwan. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Belize yang dapat dikonfirmasi.

Pada Juli lalu, pemerintah Paraguay dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Asuncion menyatakan bahwa serangan siber yang diduga terkait dengan pemerintah China telah berhasil membobol sistem pemerintahan Paraguay.

China membantah keras tuduhan tersebut.

Sementara itu, Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam pidato memperingati Hari Nasional Taiwan pada Sabtu (10/10) menyatakan bahwa Taiwan menjunjung tinggi perdamaian, tetapi tidak akan menyerahkan kebebasannya.

Lai mengatakan peningkatan anggaran pertahanan Taiwan bertujuan mencegah perang dengan Beijing, bukan memicu konflik.

China mengecam pidato tersebut dengan menuduh Lai mengabaikan fakta dan menyesatkan masyarakat.

China dan Taiwan memiliki pemerintahan masing-masing sejak 1949, setelah Partai Komunis memenangkan perang saudara di China dan mengambil alih kekuasaan di Beijing.

Sementara itu, pihak yang kalah, yakni Partai Nasionalis, melarikan diri ke Taiwan dan melanjutkan pemerintahannya di pulau tersebut. Sejak saat itu, China dan Taiwan diperintah secara terpisah.