Pjs Gubernur BI Ungkap Strategi Jaga Rupiah, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Parapat - Bank Indonesia (BI) memastikan komitmen tetap sama  menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan inflasi dengan formasi saat ini setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mundur pada Sabtu, 26 Juli 2026.

Pejabat sementara (Pjs) Destry Damayanti menjelaskan, sesuai UU Bank Indonesia, posisi Gubernur BI akan dijalankan oleh Pjs Gubernur Sementara dari Deputi Senior Gubernur. Hal ini hingga presiden mengusulkan calon dan mendapatkan persetujuan DPR untuk menetapkan Gubernur BI definitif.

Di tengah hal itu, Destry memastikan pihaknya berkomitmen menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Intinya dengan formasi sekarang, kami akan tetap komitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan inflasi. Itu prioritas dan fokus kami. Untuk rupiah, kami akan berada di pasar, intervensi melalui spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Kebijakan capital inflow masuk memperkuat sektor eksternal,” ujar dia, Jumat, (31/7/2026) dalam pemaparannya secara online, di Parapat, Sumatera Utara.

Untuk menjaga inflasi, Destry mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Sedangkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, BI menerapkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Selain itu, Destry mengatakan, pihaknya juga mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi syariah dan ekonomi hijau. “Dengan formasi sekarang saat ini di BI, stance tetap sama, tidak berubah, tetap fokus stabilitas, optimalkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi,” tutur dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengimbau agar penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berfokus pada melambungnya angka pertumbuhan semata. Lebih dari itu, mutu penyaluran kredit memegang peran krusial guna memastikan pembiayaan benar-benar menyasar sektor produktif sekaligus memperluas pemerataan akses modal.

"Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif, apakah sektor kecil itu juga mendapatkan pertumbuhan ataupun akses dari perbankan yang relatif sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, saat menghadiri agenda Economic Briefing 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (24/7/2026).

Merujuk pada catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026, realisasi kredit UMKM secara tahunan (year on year/yoy) tercatat tumbuh tipis sebesar 0,60%. Pergerakan positif ini disokong oleh segmen mikro dan menengah yang masing-masing merangkak naik 0,64% (yoy) dan 1,84% (yoy). Di sisi lain, kredit usaha kecil justru mengalami penurunan (kontraksi) sebesar 0,24% (yoy).

Kendati tren kredit UMKM mulai memperlihatkan perbaikan dibanding fase pertumbuhan negatif pada tahun sebelumnya, Destry menggarisbawahi bahwa pembukaan akses pembiayaan yang lebih luas masih menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan.

Bagi BI, laju pertumbuhan UMKM yang diiringi dengan kualitas kredit yang sehat bakal menjadi fondasi utama terciptanya perekonomian nasional yang inklusif serta berkualitas.

Guna mempercepat penyaluran modal ke sektor strategis termasuk UMKM, BI telah menyiapkan amunisi berupa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui mekanisme ini, perbankan yang mampu memenuhi kriteria pembiayaan berhak mendapatkan pemotongan Giro Wajib Minimum (GWM). Kelonggaran tersebut otomatis memperlebar ruang likuiditas bank untuk mengguyur kredit ke pelaku usaha.

Tidak berhenti di sisi modal, penguatan ekosistem UMKM juga digenjot dari jalur sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Inovasi ini dihadirkan untuk menciptakan transaksi yang semakin ringkas, ekonomis, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hingga saat ini, Destry mengungkapkan bahwa basis pengguna QRIS telah menembus angka 66 juta jiwa dengan ditopang oleh 45 juta merchant. Menariknya, sekitar 90% dari total merchant tersebut didominasi oleh para pelaku UMKM.

"Jadi, tujuan kami bagaimana kami mengembangkan sistem pembayaran yang inklusif. Alhamdulillah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi ini tinggal terus kita tingkatkan lagi ke depan," kata Destry.