Top 3: Sri Mulyani Blak-blakan di Sidang MK soal APBN

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik, lantaran mereka tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Hal itu disampaikan Menkeu memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Beita mengenai keterangan Sri Mulyani di sidang MK ini menjadi berita yang banyak dibaca. Berikut daftar berita yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Sabtu (5/4/2024):

1. Sri Mulyani Blak-blakan di Hadapan MK: Banyak Negara Krisis Akibat Buruk Kelola APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik, lantaran mereka tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Hal itu disampaikan Menkeu memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

"Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk," ujar Sri Mulyani.

Selengkapnya...

2 dari 3 halaman

2. Heboh Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Menko Luhut Akhirnya Turun Tangan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin (25/3/2024). (Dok Kemenko Marves)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membidik digitalisasi sistem pengelolaan timah selesai pada Juni 2024 untuk mencegah praktik korupsi.

“Kami harap dalam 2 bulan ke depan (sistem pengelolaan timah) ini harus selesai,” ujar Luhut sebagaimana dipantau melalui akun instagram resminya luhut.pandjaitan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setelah digitalisasi pengelolaan timah selesai, akan terdapat transparansi untuk melacak asal dari timah tersebut, apakah pengelola sudah membayar pajak atau belum, bahkan bisa melacak apakah pengelola sudah membayar royalti atau belum.

Selengkapnya...

3 dari 3 halaman

3. Kapan BLT Mitigasi Pangan Rp 600 Ribu Cair? Menko Airlangga Beri Bocoran di Sidang MK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024). (Tira/Liputan6.com)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu akan disalurkan pada semester I-2024.

"Tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terealisasi di semester I-2024 ini berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20," kata Airlangga saat menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Airlangga mengatakan, unntuk mengoptimalkan manfaat daripada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran.

Selengkapnya...

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Pengunjung memilih baju muslim di gerai Eiger di kawasan Radio Dalam, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pekerja menyelesaikan pekerjaan terakhir pembuatan mukena jelang libur hari Lebaran 2024 pada pabrik busana muslim Siti Khadijah di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/4/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Sidang MK
Top 3
Top 3 Bisnis