Kapan BLT Mitigasi Pangan Rp 600 Ribu Cair? Menko Airlangga Beri Bocoran di Sidang MK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu akan disalurkan pada semester I-2024.

"Tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terealisasi di semester I-2024 ini berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20," kata Airlangga saat menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Menko Airlangga mengatakan, unntuk mengoptimalkan manfaat daripada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran.

"Sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan 1 tahun 4 kali penyaluran, kemudian kartu sembako penyaluran per 2 bulan satu tahun 6 kali, penyaluran BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan seperti di kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penyaluran BLT tersebut pada Februari 2024 lalu namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT El Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT Mitigasi risiko pangan mundur.

Airlangga menegaskan, BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Namun, karena harga pangan masih mengalami kenaikan diperlukan intervensi dari Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, bantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui ada sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran untuk program tersebut.

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan yaitu pada Januari hingga Maret 2024. Pada penyaluran pertama bantuan tersebut sekitar Rp200.000 per bulan.

2 dari 3 halaman

Menko Muhadjir Beberkan Alasan Pihaknya Ikut Bagikan Bansos Jelang Pilpres 2024

Menko PMK Muhadjir Effendy tiba di Gedung MK untuk menjadi saksi dalam sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat).

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos jelang Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

“Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020,” kata Muhadjir dalam paparannya di Gedung MK.

Muhadjir berdalih, bansos tidak bisa dipisahkan dengan tugas utama Kemenko PMK.

“Bantuan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK, sesuai dengan Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK,” ujarnya.

Selain itu, Muhadjir juga mengklaim Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu merupakan progran lama yakni 2023, bukan 2024 atau jelang Pilpres.

“Terkait bantuan program CBP, yang diberikan keada masyarakat Januari-Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” kata Muhadjir.

Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat elnino.

“Tujuannya untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” kata dia.

Dia menegaskan, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos. “Merupakan kewenangan Bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” kata dia.

“CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan,” sambungnya.

3 dari 3 halaman

4 Menteri Tiba di MK

Sebelumnya, empat menteri telah tiba di Mahkamah Konstitusi MK, Jumat 5 April 2024. Adapun empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Mereka akan diminta bersaksi terkait tugas dan fungsinya yang disebut mempengaruhi hasil dari Pilpres.

Infografis Ragam Tanggapan Penyaluran Bansos Saat Tahun Pemilu. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

H-6 Jelang Lebaran, Permintaan Busana Muslim Alami Peningkatan

Aktivitas pedagang daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta saat melayani pembeli, Kamis (4/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Perajin dan pedagang sedang mencoba bedug buatannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

blt
Bisnis
BLT adalah program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya kepada masyarakat miskin.
Lihat Selengkapnya
blt
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
BLT Mitigasi
BLT Mitigasi Risiko Pangan
MK
Sidang MK
Mahkamah Konstitusi