Zulhas Sebut Pembangunan 80 Ribu Koperasi Desa Gandeng TNI Biar Lebih Murah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan perkara mudah. Namun, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam prosesnya disebut membuat biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih murah.

Dia mengisahkan, target mendirikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa dilakukan melalui skema tender konvensional karena proses birokrasinya dinilai membutuhkan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus terkait percepatan pembangunan KDMP tersebut.

"Bangun 80.000 bagaimana? Kalau ditender dulu satu per satu, waduh, mungkin 100 tahun baru kelar. Oleh karena itu dikeluarkan Inpres, ditugaskan kepada Agrinas Pangan, lalu Agrinas Pangan bekerja sama dengan TNI," ungkap Zulkifli dalam Rapat Kerja Nasional Program Kerja Prioritas Nasional sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Keterlibatan TNI ini dinilai membawa banyak manfaat. Selain proses pengerjaan menjadi lebih cepat, kata Zulkifli, biaya pembangunannya pun menjadi lebih murah dibanding jika digarap melalui skema tender atau lelang bebas. Standar dan kualitas bangunannya pun dipastikan bisa seragam di berbagai titik wilayah Indonesia.

"Nah, TNI kan sistemnya perintah, Pak. Kadang-kadang memang ada yang terlewat dalam tata kelola administrasi karena TNI langsung jalan berdasarkan perintah. Tapi saya jamin, apa yang dikerjakan itu lebih murah daripada ditender bebas begitu, dan hasilnya lebih bagus serta sama di seluruh Indonesia," jelas pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Zulkifli menegaskan, KDMP maupun Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) nantinya akan berperan sebagai off-taker (penyerap) hasil produksi para petani dan nelayan. Koperasi ini juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, dan bukan merupakan jaringan ritel modern.

"Intinya koperasi itu, Pak, didirikan untuk nelayan melalui Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai off-taker. Jadi, dia bukan supermarket," tegas Zulkifli.

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa KDMP dan KNMP akan ikut menyalurkan berbagai barang yang disubsidi oleh pemerintah, termasuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

"Nanti koperasi desa itu yang akan menyalurkan PKH. Program PKH, bantuan beras 10 kilogram, itu nanti lewat mereka yang dulunya lewat pemerintah desa. Sekarang dialihkan di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan-bantuan seperti alat traktor atau bantuan pertanian lainnya nanti koperasi desa yang akan mengelola, sehingga semua warga bisa menggunakan," urainya.

Langkah ini diambil agar fasilitas dari negara tidak dikuasai oleh segelintir kelompok saja. Koperasi akan bertindak sebagai pengelola infrastruktur bersama di tingkat desa.

"Bantuan tidak boleh hanya dinikmati satu kelompok. Jika satu kelompok menganggur, alat bisa dipakai kelompok lain. Jadi nanti aset desa akan diserahkan di situ sebagai infrastruktur pemerintah. Kalau di satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita juga bisa langsung lakukan operasi pasar melalui koperasi ini," pungkasnya.