OJK Perpanjang Kebijakan Buyback Saham Tanpa RUPS

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang periode pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027. Kebijakan ini diperpanjang dari ketentuan sebelumnya yang hanya berlaku sampai akhir 2026.

"Kami juga memastikan sejumlah langkah penguatan pasar yang akan terus dilaksanakan. Antara lain, pertama, memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan RUPS, yang semula ditetapkan sampai dengan akhir tahun ini akan diperpanjang hingga Juni 2027," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Hasan mengatakan, perpanjangan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian waktu bagi emiten yang ingin melakukan pembelian kembali sahamnya di tengah dinamika pasar modal.

Menurutnya, sejumlah emiten telah menilai harga saham mereka berada pada level yang memungkinkan untuk melakukan buyback. Dengan perpanjangan periode ini, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih panjang untuk merealisasikan aksi korporasi tersebut.

"Ini tentu merespons permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS ini dari para emiten kita yang tampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa pelaksanaan buyback tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023.

"Namun, dalam pelaksanaannya, sekali lagi kami mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus sesuai kerangka POJK Nomor 13 Tahun 2023 guna memberikan fleksibilitas kepada emiten sekaligus mendukung stabilitas pasar dan kepercayaan investor," ujarnya.

Selain itu, emiten wajib memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 29 Tahun 2023, khususnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 14. Ketentuan tersebut mencakup prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, serta kewajiban keterbukaan informasi.

Di sisi lain, OJK mengingatkan bahwa pelaksanaan buyback tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan batas minimum saham beredar di publik (free float).

Hasan menegaskan, kebijakan buyback dan upaya meningkatkan free float harus tetap berjalan beriringan. Dengan demikian, aksi pembelian kembali saham oleh emiten tidak boleh bertentangan dengan ketentuan bursa mengenai jumlah minimum saham yang dimiliki publik.

"Kami juga menegaskan bahwa pelaksanaan buyback ini tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan minimum free float. Jadi, ini tidak ada kontradiksi dengan keinginan kuat kita untuk terus mendorong peningkatan free float saham sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bursa," pungkasnya.