Menteri Israel Akui Paksa 2.000 Warga Palestina Tinggalkan Rumahnya

Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengakui bahwa pasukan Israel telah memaksa sekitar 2.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka di Hebron, Tepi Barat bagian selatan yang diduduki Israel.

Dikutip dari Anadolu, Senin (26/10/2026), Katz mengatakan warga yang mengungsi tidak akan diizinkan kembali ke rumah mereka sampai apa yang disebutnya sebagai "infrastruktur Hamas" di kota tersebut dibongkar.

Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu, ketika operasi militer Israel di Hebron memasuki hari kedua. Operasi tersebut mengganggu kegiatan pendidikan dan pelayanan publik di kota itu.

Direktorat Pendidikan Hebron menangguhkan kegiatan sekolah pada Minggu dan Senin. Sementara itu, Universitas Hebron dan Universitas Terbuka Al-Quds mengalihkan perkuliahan pada Minggu ke sistem daring.

Pemerintah kota Hebron juga melaporkan penumpukan sampah karena penutupan akses masuk kota menghalangi petugas mengangkut sampah ke tempat pembuangan di luar wilayah tersebut.

Operasi Militer Israel Ganggu Aktivitas Warga

Pasukan Israel menutup akses ke Hebron dan kota terdekat, Halhul, pada Jumat setelah dua warga Palestina menyerang sebuah pos pemeriksaan Israel.

Menurut data yang disampaikan pihak Israel, dua tentara Israel tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pasukan Israel kemudian membunuh kedua pelaku.

Pada Jumat malam, militer Israel mengumumkan telah melancarkan operasi yang diperkirakan berlangsung selama beberapa hari. Operasi tersebut melibatkan pasukan Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel, serta polisi perbatasan.

Operasi militer itu tidak hanya menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan, pengelolaan sampah, dan pelayanan kota.

Katz menegaskan bahwa warga Palestina yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka belum dapat kembali selama apa yang disebutnya sebagai infrastruktur Hamas masih ada di Hebron.

Tepi Barat yang diduduki Israel, termasuk Yerusalem Timur, mengalami peningkatan serangan militer Israel dan kekerasan oleh para pemukim sejak perang Israel di Jalur Gaza dimulai pada Oktober 2023.

Serangan tersebut mencakup pembunuhan dan penahanan warga Palestina, penghancuran rumah serta bangunan lainnya, pembakaran masjid dan kendaraan, hingga perusakan lahan pertanian menggunakan buldoser.

Warga Palestina juga menghadapi pembatasan akses ke lahan pertanian mereka dan pengusiran dari komunitas tempat tinggalnya. Situasi tersebut berlangsung bersamaan dengan perluasan permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional.