Malaysia Larang Pegawai Negeri Gunakan Waze, Khawatir Data Disalahgunakan Israel

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia melarang seluruh pegawai negeri menggunakan aplikasi navigasi Waze untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari potensi penyalahgunaan oleh Israel.

Keputusan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Kantor PM Malaysia pada Rabu (21/10/2026).

Dalam pernyataannya, pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan status Waze Mobile Ltd. sebagai perusahaan pengendali data pengguna yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel.

"Informasi sensitif pemerintah dan data pribadi rakyat harus dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh rezim Israel hingga mengancam keamanan serta kedaulatan negara," demikian pernyataan Kantor PM Malaysia.

Selain memberlakukan larangan bagi pegawai negeri, Anwar juga mengimbau seluruh masyarakat Malaysia untuk berhenti menggunakan Waze dan beralih ke aplikasi navigasi alternatif buatan dalam negeri, seperti TuJu.

Imbauan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi yang ditawarkan aplikasi alternatif tersebut.

"Pemerintah MADANI memiliki sikap tegas. Kami akan menutup segala celah yang dapat dimanfaatkan oleh rezim Israel untuk mengancam keamanan negara dan rakyat," bunyi pernyataan Kantor PM Malaysia.