Netanyahu Siapkan Rencana Blockchain untuk Antisipasi Sanksi Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta penyusunan rencana darurat berbasis blockchain untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi perbankan internasional yang dapat mengganggu transaksi keuangan Israel ke luar negeri.

Netanyahu menyampaikan kekhawatirannya terhadap pembatasan ekonomi yang berpotensi memengaruhi Israel, terutama di sektor perbankan. Ia ingin pemerintah menyiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

Saat ditanya apakah blockchain dapat menjadi salah satu pilihan, Netanyahu menjawab, “Salah satunya. Tentu saja,” seraya menyatakan telah meminta penyusunan rencana, dikutip dri CoinMarketCap, Minggu (25/10/2026).

Namun, belum ada lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan rencana tersebut. Detail mengenai mata uang yang akan digunakan maupun jadwal pelaksanaannya juga belum diumumkan.

Dalam wawancara yang sama, Netanyahu menyebut bantuan militer Amerika Serikat (AS) tidak berarti dukungan tersebut akan tersedia tanpa batas waktu. Ia juga membenarkan rencana penambahan anggaran pertahanan sebesar 400 miliar shekel atau sekitar US$ 129 miliar dalam beberapa tahun mendatang.

LaporanHouse of Commons Inggris pada September 2026 mencatat usulan perluasan pembatasan aktivitas penyelesaian transaksi, perdagangan terkait permukiman, dan sejumlah pengiriman senjata. Jumlah pembatasan terkait kekerasan oleh pemukim disebut mencapai 38. Namun, langkah-langkah tersebut tidak mencakup pemutusan akses bank Israel secara menyeluruh.

Jewish People Policy Institute mencatat 139 sanksi, pembatasan, dan tindakan diplomatik terhadap Israel yang melibatkan 64 negara dan entitas per 18 Oktober 2026. AS tercatat memiliki 15 tindakan, terbanyak dibandingkan negara lain. Namun, angka tersebut juga mencakup usulan pembatasan di Kongres dan boikot akademik, bukan hanya sanksi pemerintah yang telah berlaku.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli 2026 menyebut sektor perbankan Israel memiliki modal dan likuiditas yang kuat. Meski demikian, IMF mendorong penguatan upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Blockchain memungkinkan pengiriman aset digital tanpa perantara bank. Namun, perusahaan Israel tetap membutuhkan cara untuk mengubah aset tersebut menjadi uang yang bisa digunakan untuk membayar pemasok. Bank dan bursa yang melayani penukaran juga tetap harus mematuhi aturan sanksi yang berlaku.

CEO Crypto Companies Forum Israel Nir Hirschman, mengakui keterbatasan penggunaan kripto dalam transaksi lintas negara.

“Kripto berpotensi menghubungkan Israel dengan pasar keuangan global, tetapi bukan tempat berlindung atau perlindungan bagi transfer uang,” tulisnya di platform X.

Bank for International Settlements (BIS) memperkirakan total transaksi stablecoin mencapai US$ 28 triliun pada 2025. Namun, hanya sekitar US$ 390 miliar yang berkaitan dengan pembayaran. Sebagian besar aktivitas masih berhubungan dengan perdagangan kripto.

Pengalaman Rusia juga menjadi pembanding. Menurut Elliptic, volume transaksi harian rata-rata stablecoin A7A5 turun 96% antara puncaknya pada Juli 2025 dan Juni 2026, setelah sanksi dan gangguan layanan bursa.

Meski demikian, situasi Rusia tidak sepenuhnya sama dengan Israel. Israel belum mengumumkan sistem alternatif yang sudah beroperasi, sementara rencana shekel digital masih dalam tahap kajian pada Mei 2026.

Tantangan utama bagi Israel adalah memastikan mitra dagang dapat menerima dan menukarkan aset digital tersebut secara legal. Tanpa akses ke bank dan bursa yang diperlukan, penggunaan blockchain belum tentu cukup untuk menjaga kelancaran perdagangan internasional.