JPMorgan Ingatkan Risiko Kripto Tanpa Clarity Act

Liputan6.com, Jakarta - Analis JPMorgan memperingatkan risiko di pasar kripto Amerika Serikat (AS) masih akan bertahan jika Kongres tidak mengesahkan Clarity Act. Meski sejumlah regulator telah mengambil langkah untuk meredam dampak mandeknya rancangan undang-undang tersebut, perlindungan itu dinilai belum cukup kuat dalam jangka panjang.

Mengutip CoinMarketCap, Sabtu (24/10/2026), analis JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou menjelaskan, langkah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), serta Kantor Pengawas Mata Uang (OCC) dinilai membantu mengurangi dampak negatif kegagalan Senat memajukan RUU tersebut.

Namun, JPMorgan menilai Clarity Act kemungkinan tidak akan disahkan tahun ini dan berpotensi tertunda hingga 2027.

Sejumlah langkah regulator mencakup pemberian pengecualian lima tahun bagi saham yang ditokenisasi, penjajakan perluasan perdagangan kripto dengan leverage, serta penerbitan izin bagi perusahaan aset digital dan stablecoin.

Meski demikian, kebijakan regulator dinilai lebih mudah berubah dibandingkan undang-undang yang disahkan Kongres.

Pada September, SEC memperkenalkan pengecualian lima tahun untuk saham yang ditokenisasi agar perusahaan dapat menguji teknologi tersebut dengan tetap menjaga hak finansial dan hak suara pemegang saham.

Sementara itu, CFTC masih menjajaki perluasan perdagangan kripto dengan leverage di platform AS yang teregulasi. Inisiatif ini masih dalam tahap awal dan diperkirakan belum berkembang lebih jauh sebelum 2027.

OCC juga memberikan izin bank perwalian nasional kepada sejumlah penerbit stablecoin dan perusahaan aset digital. Langkah ini membawa aktivitas penyimpanan aset, pengelolaan cadangan, dan penerbitan token ke dalam pengawasan federal. Namun, asosiasi bank komunitas AS menggugat OCC terkait sejumlah aspek persetujuan tersebut.

Analis JPMorgan menilai kebijakan regulator dapat dicabut atau diubah oleh pemerintahan berikutnya, serta berpotensi digugat di pengadilan. Sebaliknya, pencabutan undang-undang membutuhkan tindakan Kongres.

Pada 15 September, Senat AS gagal meloloskan mosi untuk melanjutkan pembahasan RUU Clarity Act, H.R. 3633. Pemungutan suara berakhir dengan 49 suara mendukung dan 50 menolak, sementara keputusan tersebut membutuhkan sedikitnya 60 suara.

Firma hukum DLA Piper menilai RUU itu kemungkinan tidak akan bergerak lebih jauh sebelum Kongres baru mulai bekerja pada Januari, mengingat terbatasnya waktu dan banyaknya prioritas legislasi lain.

Jika disahkan, Clarity Act akan memperjelas pembagian kewenangan SEC dan CFTC, sekaligus menetapkan kriteria untuk menentukan apakah suatu token tergolong komoditas atau sekuritas.

Analis TD Cowen, Lance Vitanza, juga menilai peluang pengesahan dalam waktu dekat semakin kecil. Namun, perubahan regulasi masih berlangsung melalui aturan yang disusun SEC.

Bagi perusahaan kripto, kemajuan saat ini masih bergantung pada keputusan regulator, bukan undang-undang yang mengikat. Pergantian pemerintahan atau gugatan hukum dapat kembali memunculkan ketidakpastian bagi Bitcoin (BTC), Ether (ETH), dan aset kripto lainnya.